Hilda Vitria Malah Untung di Atas Kemenangan Kriss Hatta. Kok Bisa?

Billy Syahputra dan Hilda Vitria

KORANKITO.COM – Perseteruan antara Hilda Vitria dan Kriss Hatta semakin panas. Jika Kriss bahagia karena merasa menang atas gugatan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung, justru Hilda merasa untung. Mengapa demikian?

Pasalnya, gugatan pembatalan nikah Hilda dan gugatan rekonvensi Kriss soal pengesahan nikah sama-sama tidak diterima. Maka secara otomatis pernikahan keduanya tidak pernah terjadi.

“Putusan itu sangat menguntungkan dan kami ucapkan Alhamdulillah. Tidak ada perkawinan yang harus dipermasalahkan yang harus disahkan dan dibatalkan. Bukan ditolak, tapi tidak diterima. Ada perbedaan prinsip, ditolak dan diterima. Putusan tidak diterima, tidak pernah ada permasalahan dan pokok perkaranya. Bukan gugatan Hilda saja, gugatan rekonvensi Kriss Hatta tidak diterima,” ujar pengacara Hilda Vitria, Fachmi Bachmid ditemui di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (22/12).

Pihak Hilda menjelaskan selama ini publik tak mengetahui bila sebenarnya Kriss Hatta diam-diam mengajukan gugatan pengesahan.

“Jadi yang dimaksud penggugat konvensi Hilda, rekonvensi Kriss Hatta. Keduanya saling menggugat, yang satu ingin disahkan dan itu tidak diterima. Karena tidak ada syarat terpenuhi jadi tidak ada perkawinan. Tidak ada perkawinan dibuktikan sah, tidak perlu adanya pembatalan perkawinan. Artinya dua-duanya tidak dapat diterima. Putusan itu membuktikan tidak pernah ada perkawinan Hilda dan Kriss Hatta, baik secara islam maupun hukum negara,” lanjut Fachmi.

Terkait pihak Kriss yang menyatakan kemenangan atas gugatan di Pengadilan Tinggi Bandung, pengacara Hilda menyebutnya gagal paham. Karena jika Kriss ingin buktikan adanya pernikahan dengan Hilda, maka ia cukup tunjukkan buku nikah saja. Namun sayangnya pihak Hilda menyatakan bila buku nikah yang dimiliki Kriss Hatta adalah dokumen nikah palsu.

“Tanya ke KUA, ada dua buku. Pertama kutipan dan duplikat. Yang dikeluarkan tanggal 28 september tidak tercatat KUA, yang dikeluarkan 1 Oktober tercatat di KUA tapi tidak terbukti pernah mengeluarkan. Kalau tidak tercatat, itu resikonya menjadi tersangka (pemalsuan dokumen). Bukti-bukti ini yang kami jadikan dasar untuk pidanakan seseorang,” pungkas pengacara Hilda. (O tri/mbam)

AN