Berkas Kasus P21, Ahmad Dhani Ditahan?

Ahmad Dhani. Foto/dok

Berkas kasus ujaran kebencian (hate speech) dengan tersangka Ahmad Dhani sudah P21 alias lengkap. Karena kasus siap disidangkan dan tersangka beserta barang bukti akan dilimpahkan ke Kejaksaan, benarkah Dhani akan ditahan?

“Hari ini kita menerima tembusan P21 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 12 Februari 2018, sehingga berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri. Selanjutnya adalah penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan yang nantinya akan kita tentukan dengan Jaksa Penuntut Umumnya,” ungkap Kombes Pol Mardiaz Kusin, di Polres Metro Jaya Jakarta Selatan, Kamis (15/2).

Berita Sejenis
1 daripada 3.768

Polres Jakarta Selatan sebelumnya menetapkan Dhani sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian lewat cuitan sarkastis. Dhani dijerat dengan UU ITE Pasal 28 dan terancam hukuman enam tahun penjara. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, mengapa saat proses hukum berjalan Dhani tak ditahan?

“Yang pertama proses penahanan ada waktu, proses pembuktian cukup lama , kita memerlukan ahli-ahli, saksi ahli, forensik yang dilaksanakan di kantor departemen-departemen lain, sehingga daripada nanti penahanan habis waktu, sehingga harus mengeluarkan tersangka dari tahanan, sehingga kita pilih tidak ditahan,” ungkap Mardiaz.

“Penahanan bisa dilakukan apabila tersangka melarikan diri, tersangka mengulangi perbuatan, tersangka menghilangkan barang bukti. Penahanan tidak wajib, tapi dapat dilakukan apabila melihat kriteria tadi itu,” lanjutnya.

Sementara itu, Ali Lubis, kuasa hukum Dhani, menilai pelimpahan berkas kasus ke Kejaksaan Negeri terlalu dipaksakan.

“Ya pada prinsipnya saya sebagai kuasa hukum Mas AD akan tetap kooperatif dan taat hukum untuk menghadapi status Mas AD saat ini. Adapun dengan sudah P21-nya berkas Mas AD di Kejaksaan saya duga agak dipaksakan sekali,” tulis Ali dalam pesan singkat, Kamis (15/2).

“Karena dari awal tweet-nya Mas AD sama sekali tidak mengandung unsur SARA sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat 2 UU ITE. Bahkan sampai saat ini saya pun masih menanyakan apa legal standing dari si pelapor dalam melaporkan Mas AD. Terlebih lagi dalam tweet Mas AD juga tidak ada sebut nama atau golongan apapun,” sambungnya. (korankito.com/O tri/mbam)