Hadiri Deklarasi Paslon, Empat Pejabat Empatlawang Ditegur Panwaslu

foto/ist.

Empatlawang- Sedikitnya tiga orang Camat, mendapatkan teguran dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Empatlawang. Masing-masing, berinisial SA, AG dan IR. Selain itu, ada juga pejabat esselon lainnya yang berinisial KH.

Ketiga Camat dan pejabat ini ditegur Panwaslu Empatlawang, karena menghadiri kegiatan Deklarasi salah satu bakal Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Empatlawang, pada 8 dan 9 Januari lalu.

Hal ini tentunya telah melanggar pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, tentang ASN dan pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang ASN serta Surat Edaran (SE)  Mendagri Nomor 273/3772/SJ tanggal 11 oktober 2016 tentang netralitas ASN dan larangan penggunaan fasilitas pemerintah daerah dalam kegiatan Pilkada.

Ketua Panwaslu Kabupaten Empatlawang Rudianto membenarkan pihaknya telah memberikan teguran kepada sejumlah oknum ASN, yang hadir dalam kegiatan deklarasi Bapaslon Kepala Daerah tersebut. Bahkan, surat teguran itu juga telah ditembuskan ke Sekda dan Bupati Empatlawang.

“Itu bentuknya teguran, tapi yang namanya ASN itu ada aturannya, diberikan klarifikasi untuk tidak mengulangi lagi. Setidaknya kita sudah melakukan metode pencegahan,” ujar Rudianto saat dihubungi wartawan via saluran telepon, Kamis (18/1) siang.

Masih dikatakan, Ketua Panwaslu Kabupaten Empatlawang tersebut, data adanya oknum ASN yang mengikuti kegiatan deklarasi Bapaslon tersebut, dari temuan anggotanya di lapangan. “Ada juga laporan dari masyarakat, ada juga temuan di lapangan,” tukasnya.

Sementara itu, Bupati Empatlawang Syahril Hanafiah beberapa waktu lalu menegaskan, agar ASN di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati bisa bersikap netral. “Netralitas ASN harus dijunjung tinggi,” tegas Syahril.

Dikatakannya, dia sudah menerima beberapa laporan dan kiriman gambar, terkait keterlibatan ASN di Empatlawang yang menghadiri kegiatan Deklarasi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Empatlawang beberapa waktu lalu. “Laporan dan kiriman gambar sudah ada, tapi laporan secara tertulis belum ada,” jelasnya.

Menurut Syahril, gambar di media sosial atau laporan secara lisan, belum bisa dijadikan acuan untuk menindaklanjutinya. “Silahkan dilaporkan ke Panwaslu, dibuatkan tembusannya ke bupati. Jika ada laporan, kita akan buat tim, untuk menindalanjutinya,” katanya.

Jika memang terbukti bersalah, Syahril menyatakan siap memberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. “Mulai dari sanksi teguran, hingga sanksi yang lebih tegas lagi siap kita berikan,” tukasnya. Korankito.com/rodi/depe.

AN