Penyakit Difteri Mewabah, DPR Minta Kemenkes Dievaluasi

 

Komisi IX DPR Amelia Anggraini . foto/ist

Jakarta – Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa (KLB) akibat penyakit mengerikan ini.

 

Berita Sejenis
1 daripada 4.013

Menanggapi hal tersebut, salah satu anggota Komisi IX DPR Amelia Anggraini menyatakan, kejadian ini harus segera ditangani karena berpotensi berjangkit ke daerah lain di seluruh Indonesia. Apalagi mobilitas penduduk Indonesia juga demikian tinggi.

 

“Seandainya jauh-jauh hari pemerintah mengantisipasinya, maka kejadian luar biasa ini besar kemungkinan dapat dicegah,” ujarnya saat di temui di Kompleks DPR, Selasa (12/12).

 

Menurutnya, mewabahnya difteri ini akibat tidak maksimalnya kinerja Kementerian Kesehatan dalam program imunisasi nasional. “Maka perlu ada evaluasi dan koreksi terhadap Kementerian Kesehatan. Saya menduga program imunisasi yang selama ini dilakukan tidak maksimal dan tidak lengkap sesuai dengan periodesasinya,” tegasnya.

 

Legislator NasDem Dapil Jateng VII ini menuturkan, banyak bayi yang tak mendapatkan DPT. Tidak hanya itu, yang mendapatkan DPT pun rata-rata di bawah usia satu tahun. Setelah itu, di usia dewasa mereka tidak mendapatkan imunisasi lagi. “Seharusnya imunisasi ulang dilakukan setiap sepuluh tahun,” tuturnya.

 

Dikatakannya, hal ini terjadi lantaran kurangnya sosialisasi dan upaya-upaya promotive preventif yang seharusnya dilakukan secara masif dan sistemik oleh Kemenkes. “Padahal anggaran untuk vaksin dari tahun ke tahun selalu meningkat,” sesalnya.

 

Amel mengungkapkan, pada tahun 2017 ini saja anggaran yang disediakan untuk vaksin dasar mencapai 1,8 triliun rupiah. “Sudah saatnya pemerintah serius menjalankan program Imunisasinasional, melakukan sosialisasi dalam upaya promotive preventif untuk mengantisipasi dan mencegah kejadian luar biasa seperti ini,” tutupnya. (ril/ejak)

 

AN