Diberhentikan Sepihak, Ketua RT dan RW Geruduk Kecamatan

Ketua RT dan RW saat mendatangi Kantor Camat Pendopo. KORANKITO/RODI.

Empatlawang – Sebanyak 18 Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) Kelurahan Bruge Ilir, Kecamatan Pendopo mendadak mendatangi kantor Camat Pendopo, Senin (27/11).

Kedatangan belasan RT dan RW ini guna mempertanyakan pemberhentian mereka sebagai ketua RT dan RW yang dilakukan oleh Lurah Bruge Ilir.

“Mereka mempertanyakan alasan diberhentikan oleh lurah, karena mereka menilai pemberhentian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan mereka,” ungkap Camat Pendopo, Suryadi Husen.

Suryadi mengatakan, ada beberapa poin permasalahan yang diungkapkan belasan RT dan RW tersebut. Salah satunya yakni mereka mempertanyakan alasanpemberhentian RT dan RW. Sebab, mereka menilai pemberhentian itu tidak manusiawi.

“Banyak poin-poin tuntutan RT dan RW namun yang saya ingat ada dua. Salah satunya, mereka menilai pemberhentian itu tidak manusiawi,” tuturnya.

Dikatakannya, dari hasil pertemuan itu, pihak kecamatan sendiri berjanji dalam waktu dekat akan memanggil Lurah Bruge Ilir untuk meminta penjelasan.

“Hari ini sudah saya kontak Lurah tersebut, namun belum nyambung. Yang jelas Lurah tersebut akan kita panggil dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

Camat bersyukur para RT dan RW sedikit tenang dan mengerti setelah diberikan pengarahan. Bahkan, RT dan RW juga akan menunggu hasil dari pihak kecamatan.Padahal sebelumnya, para RT dan RW tersebut mengancam menutup kantor Lurah Bruge Ilir, namun aksi itu batal dilakukan setelah pihak kecamatan menjadi penengah.

“RT dan RW nurut dan tidak melakukan penutupan kantor Lurah setelah kita berikan pengarahan,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DPMDP3A), Kipli Ibrahim melalui Kabid Pemerintah Desa,Ridho Oktaviano saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya baru mengetahui para RT dan RW mendatangi Kantor Camat Pendopo terkait pemberhentian RT dan RW.

“Mekanismenya bisa diatur secara musyawarah mufakat atau pemilihan. Sedangkan di Kabupten Empat Lawang ini secara musyawarah ditetapkan oleh lurah termasuk SK-nya dari Lurah, tapi yang jelas Lurah bisa memberhentikan RT dan RW dengan dasar yang jelas,” jelasnya. korankito.com/rodi/die

AN