Kantor Gubernur Sumsel Digeruduk Buruh, Kenapa ?

Ratusan massa saat datangi Kantor Gubernur Sumsel. KORANKITO.COM/IST

Palembang- Ratusan massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan Perbankan, dan Aneka Industri (FSB NIKEUBA) menggeruduk Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (21/11) sekitar pukul 09.00.

Kedatangan massa yang mayoritas mengenakan pakaian merah hitam ini menuntut Gubernur Sumsel Alex Noerdin untuk mengawasi komitmen Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumsel terkait besaran upah buruh di Sumsel.

Berita Sejenis
1 daripada 3

“20 September kemarin, kami sudah aksi di Disnaker Sumsel. Ada komitmen upah minumum provinsi akan diberlakukan mulai Januari mendatang, pembahasan diupayakan selesai Desember nanti,” ucap Ketua DPC FSB NIKEUBA Hermawan dalam orasinya.

Dari sanalah, lanjut Hermawan, pihaknya mendatangi Kantor Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumsel sebagai pemangku kepentingan untuk mengawasi komitmen Disnaker Sumsel tersebut dan memberikan saksi tegas apabila komitmen itu dilanggar atau tidak dilaksanakan.

“Upah minimum provinsi sebesar Rp2,5 juta, kalau untuk Kabupaten/Kota rata-rata Rp2,6 juta sampai Rp2,7 juta. Namun bila kita bandingkan dengan daerah lain tentunya buruh merasa kurang. Upah tersebut belum memenuhi rasa keadilan kami dalam kerangka menuju hidup sejahtera,” tuturnya.

“Mereka juga berjanji, untuk memverifikasi serta mengupayakan kasus dugaan tindak pidana ketenagakerjaan yang sudah kita laporkan dan masih dalam proses di dinas. Bekerjasama dengan polisi, jaksa dalam kerangka penegakan hukum pidana sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya. Korankito.com/depe.

AN