Rani Divonis DuaTahun Penjara

Terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) sertifikat kepemilikan tanah Rani saat sidang pembacaan vonis atas dirinya di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Selasa (14/11) siang. Foto/depe

Palembang- Rani Arvita (37) terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) sertifikat kepemilikan tanah, divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim yang diketuai oleh Paluko Hutagalung dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Selasa (14/11) siang.

Selain kurungan dua tahun, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp100 juta dan subsider dua bulan penjara bagi pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang tersebut.

“Menyatakan terdakwa DR Rani Devita, terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana sebagaiman Pasal 11 Huruf A UU RI No 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana, diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun bagi terdakwa,” ucap Paluko.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iskandarsah Alam yang menuntut terdakwa Rani lima tahun dengan menjerat Pasal 12 Huruf A UU RI No20 Tahun 2001 tentang perubahan UU RI Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kita pikir-pikir dan akan melaporkan terlebih dahulu hasi sidang ini ke pimpinan,” kata Iskandar.

Sedangkan penasehat hukum terdakwa Yan Iskandar mengatakan, apa yang dituntut JPU terhadap kliennya terbukit, karena mejelis hakim menjatuhakn vonis pidana Pasal 11. “Perlu khalayak ramai tau, apa yang dituntut oleh JPU tidak terbukti dan klien kami hanya dijebak. Itu poin terpenting dalam perisdangan hari ini,” katanya.

Ia menambahkan, inisiatif meminta dari kliennya itu tidak akan terjadi kalau tidak ada dari pihak pemberi. Oleh karena itu, dari putusan ini JPU bisa melihat pihak-pihak yang menjebak kliennya. “Dengan putusan ini bisa menyangkal tuduhan terhadap klien kami dan sangat mengapresiasikan keputusan ini,” katanya.

Disisi lain, terdakwa Rani menyatakan permohonan maaf apabila ada pihak yang tersakiti. “Saya menyatukan semua kepada kuasa hukum, dan memberikan apresiasi kepada majelis hakim. Saya pribadi tidak ada niat menuntut orang yang sudah dzolim dan saya serahkan kepada Allah. Sedangkan status PNS saya serahkan kepada pimpinan,” katanya.

Dalam persidangan terungkap, perbuatan terdakwa Rani Arvita tersandung kasus pungli. Dimana dirinya berjanji dapat menyelesaikan masalah sengketa kepemilikan sertifikat tanah hak milik yang menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang.

Selanjutnya, JPU menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa Rani Arvita lantaran telah dilaporkan oleh korban (Margono_red) didampingi pengacaranya Yustinus Joni, karena diduga melakukan pungli atas kasus sengketa kepemilikan tanah hak milik dengan Maimunah.

Lalu kemudian kasus ini dilaporkan ke tim SaberPungli Polresta Palembang, dan tersangka Rani pun terkena OTT di kantornya BPN Kota Palembang dengan kasus tindak pidana korupsi dengan dakwaan pertama dalam pasal pasal 12 huruf A UU No 31 tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau dakwaan kedua pasal 11 UU No 31 tahun 1999 diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korankito.com/depe