UNBK 100% Esai, Masih Samar-Samar

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Widodo. Foto/ejak

 

Keputusan masih menunggu hasil rapat Kemdikbud

 

Palembang – KORKIT

Diduga adanya kebijakan baru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yakni soal ujian nasional berbasis komputer (UNBK) 2018 100 persen berbentuk esai, menggegerkan dunia pendidikan di Indonesia.

 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Selatan (Sumsel) Widodo dalam pesan singkatnya mengatakan, saat ini pihaknya tengah menuju lokasi rapat membahas kebijakan terbaru tersebut bersama Mendikbud yang dijadwalkan pada Senin (13/11) malam.

 

“Temen-teman yang nanyakan issue UN 2018, mohon sabar yah. Malam ini saya baru akan menuju lokasi meeting membahas hal itu. Saya akan jawab usai masalahnya jelas dari sumber yang membuat kebijakan,” tulisnya dalam pesan singkatnya, Senin (13/11) petang.

 

Hanya saja, kata Widodo, bahkan mulai hari ini (13/11) sampai Rabu (15/11) nanti di sekolah-sekolah yang akan melaksanakan UNBK tengah dilaksanakan simulasi pertama untuk memastikan kesiapan sekolah, perangkat yang akan digunakan serta melatih kesiapan mental siswa utk mengikuti UNBK. “Belum pasti perubahannya, akan tetapi dari simulasi peserta UN melalui UNBK masih soal pilihan ganda,” akunya.

 

Selain itu, untuk saat ini ia menambahkan, peserta UN pendaftarannya paling lambat Januari 2018. Sementara untuk UNBK saat ini proses registrasi dan singkronisasi di tingkat sekolah dengan target UNBK 100 persen di Sumsel.

 

Widodo menerangkan, upaya yang dilakukan pihaknya yakni dengan mengkoordinasikan antar sekolah dengan radius 5-7 kilometer, agar apabila ada Sekolah Menegah Atas dan Kejuruan (SMA/K) terdekat dapat melaksanakan UNBK ditempat yang sama karena UN SMA dan SMK berbeda. “Peserta UN saat ini masih proses pendataan, akan tetapi jumlahnya diperkirakan mencapai 100 ribuan peserta dari jenjang SMA dan SMK serta Madrasah Aliyah (MA),” katanya.

 

Kemudian, saat ini juga pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak disdik kabupaten/kota bila ada SMP yang mempunyai fasilitas juga bisa dimanfaatkan oleh SMA atau SMK. “Kita juga meminta sekolah untuk berkoordinasi dengan PLN dan Telkom setempat untuk memastikan ketersediaan layanan listrik dan internet,” sambungnya. (korankito.com/ejak)