Pemkot Palembang Lelang 5 Jabatan

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Harobin Mastofa

Palembang – Lima jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kini resmi dilelang terbuka. Demisioner ini sendiri dilatari oleh adanya sejumlah kepala dinas yang sudah memasuki masa pensiun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Harobin Mastofa menjelaskan, lima jabatan yang dimaksud yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP PA PM) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR) .

Berita Sejenis
1 daripada 2

“Kosongnya jabatan ini tadinya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan ada juga pejabat yang sudah memasuki masa pensiun.  Makanya, Pemkot Palembang mengundang PNS yang memenuhi syarat boleh ikut serta dengan seleksi terbuka. Jabatan yang lowong ini setara eselon II,” jelasnya, Minggu (12/11).

Menurutnya, ada 16 persyaratan yang harus dipenuhi dalam lelang ini. Adapun ketentuan umum, berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Sumsel) dan mendapat persetujuan atau rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian serta memiliki golongan minimal pembina/IVa.

“Pendaftaran dibuka mulai Kamis 26 November dan ditutup 10 Desember nanti. Banyak ketentuan yang harus dilakukan diantaranya, pelamar hanya diperbolehkan melamar untuk satu jabatan. Setelah itu, akan ada tahapan seleksi administrasi, penilaian kompetensi yang sudah lulus seleksi administrasi,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, lelang ini juga terdiri dari kompetensi manajerial menggunakan metode assesment center, yang mana kompetensi calon melalui pembuatan makalah tentang inovasi dan isu aktual berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang dilamar dengan menggunakan focus group discussion. Untuk itu, diperkirakan jadwal seleksi ini akan memakan waktu hingga 15 Desember 2017.

“Meski proses agak panjang, proses lelang jabatan ini dinilai tidak akan menganggu pelayanan publik di masyarakat. Yang pasti, tidak akan ada penundaan, proses ini bakal dilakukan semaksimal mungkin,” pungkasnya. korankito.com/rika

AN