Kasus KTP-el, Setnov Dibidik Sprindik Baru?

Setya Novanto. Foto/PinterPolitik.com

Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-el hal tersebut diketahui dari diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang beredar di kalangan wartawan sejak beberapa hari ini.

SPDP yang dikeluarkan pada 3 November 2017 itu menyebutkan, bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Novanto sudah dimulai sejak 31 Oktober 2017. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman.

Dalam SPDP yang beredar itu, Setya Novanto diduga telah melakukan korupsi bersama-sama Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus, Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto. Oleh KPK, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya belum mengetahui adanya surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Setnov, dan menetapkan kembali sebagai tersangka.

“Belum ada. Kami masih fokus di lima orang ini dan juga perbuatan konstruksi penanganan perkara. Di sidang kan sedang diajukan saksi dan bukti-bukti,” kata Febri kelada awak media

Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi juga membantahnya. Ia mengatakan, kabar tersebut sengaja disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sepertii diketahui, sebelumnya dalam penetapan tersangka beberapa waktu yang lalu, Setya Novanto mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim Tunggal, Cepi Iskandar dalam amar putusannya menyatakan penetapan tersangka Novanto oleh KPK tidak sah.

Berita Sejenis
1 daripada 5

Dengan putusan itu, Setya Novanto kemudian lepas dari jerat hukum KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. (korankito.com/berbagaisumber/mbam)

 

AN