PUPR Belum Serahkan Rekomendasi Pencabutan IMB Ibis

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Harobin Mastofa. Fito/Rika

Palembang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang telah memberikan keputusan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sesegera mungkin mengirimkan surat rekomendasi atas penyalahgunaan IMB yang dilakukan PT Indo Citra Mulia (ICM) untuk pembangunan Hotel Ibis. Namun diketahui hingga kini, Dinas PUPR belum menyerahkan rekomendasi tersebut.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Harobin Mastofa. Menurut Harobin, pihaknya sejauh ini masih menunggu rekomendasi pencabutan IMB tersebut. Namun, ia meminta agar Dinas PUPR tidak gegabah dalam membuat rekomendasi ini, dimana harus dengan pengecekan kembali guna memberikan data yang akurat yang dianggap perlu dilakukan.

Berita Sejenis
1 daripada 7

“Semua punya tahapan, sampai saat ini kita masih menunggu data yang benar-benar akurat, agar nantinya tidak ada kesalahan sehingga membuat salah satu pihak mendapatkan masalah baru,” ungkapnya, saat diwawancarai di Balai Kota Setda Palembang, Kamis (26/10).

Menurut Harobin, sebenarnya permasalahan ini merupakan permasalahan dari pihak Ibis dengan PT SBA, dan ini tidak perlu mengajak Pemerintah terlalu jauh. Terkait fakta di lapangan jika pembangunan Hotel yang ada di Jalan Letkol Iskandar 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur (IT) I ini banyak yang tidak sesuai dengan pengajuan IMB, pihaknya juga meminta PUPR untuk menentukan data secara teknis.

“Kita juga tidak ingin masalah ini terus berlanjut, kalau bisa sebelum Paripurna di DPRD Kota Palembang dilaksanakan, permasalahan ini sudah diselesaikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Saiful mengatakan, pihaknya saat ini tengah mengumpulkan data yang konkrit, jika semua sudah masuk maka akan segera ditindak lanjuti.

“Tidak boleh emosional dalam menyelesaikan masalah ini, ini kan kebanyakan masalahnya kearah pribadi jadi bukan urusan kita. Berbeda dengan izinnya, yang mana tidak sesuai dengan IMB ya harus dibongkar kecuali menyiapkan lahan parkir. Nah, namun sejauh ini kan sudah bisa kita lihat itikad baik dari pengembang, ada beberapa yang sudah diperbaiki,” singkatnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang, Firmansyah Hadi menegaskan, pihaknya secara resmi mencabut izin pembangunan hotel tersebut dalam sidak yang dilakukan gabungan komisi DPRD Palembang beserta OPD terkait. Namun, pihaknya juga masih menunggu rekomendasi PUPR.

“Disini kami mencabut izin secara resmi, rekomendasi awal terkait pencabutan izin pembangunan sudah dilakukan, dan sudah kami minta rekomendasi pihak PUPR ke DPM-PTSP.  PUPR harus mengeluarkan rekomendasi untuk mencabut, tentu ada sanksi pidana dan dendanya terhadap pelanggaran ini,” tegasnya,  usai sidak berlangsung, beberapa waktu lalu. Koeankito.com/rika/ria

AN