Pemkot Bakal Kaji Peraturan Lalin Kendaraan Bertonase Berat

Suasana kecelakaan yang terjadi di simpang empat angkatan 66, beberapa waktu lalu. Pemkot bakal mengkaji aturan tentang lalu lintas Kendaraan Bertonase Berat. Foto/Adi

Palembang – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang akan mengkaji kembali peraturan mengenai kendaraan bertonase berat. Hal ini menyusul kerap terjadinya kecelakaan lalulintas yang melibatkan kendaraan ini yang menimbulkan korban jiwa.

“Sudah lama kita pertimbangkan untuk pengkajian peraturan tersebut. Apalagi kemajuan Palembang yang semakin pesat,” ungkap Sekretaris Dishub Palembang Agus Supriyatno saat diwawancarai, belum lama ini. 

Karena itu dalam waktu dekat ini, jelas Agus, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak terkait seperti asosiasi pengangkut barang dan kepolisian untuk melakukan pengkajian kembali. Bahkan forum lalulintas juga akan diikutsertakan dalam pembahasan pengkajian ulang peraturan tersebut. 

Diketahui, sebelumnya dalam Peraturan Walikota (Perwali) kendaraan bertonase (bermuatan) berat itu diperbolehkan melintas di jalan-jalan protokol mulai dari pukul 18.00 WIB hingga 06.00 WIB, kemudian diubah lagi dalam Perwali yang baru No 59 Tahun 2011 tentang Pengaturan Jaringan Lintas Angkutan Barang dalam Kota Palembang, diperbolehkan pada pukul 21.00 WIB hingga 06.00 WIB.

“Semula itu kan dibolehkan pada pukul 6 malam hingga 6 pagi, kemudian diubah menjadi 9 malam. Nah, kali ini kita pikirkan lagi apakah jam 9 malam ini masih layak atau tidak, atau bisa jadi kita majukan pada pukul 10 malam atau bahkan 12 malam ketika orang sudah pada tidur semua, itu nanti akan kita bahas,” tutur Agus.

Dijelaskannya, jalur lintas untuk angkutan barang yang boleh dilalui angkutan tersebut hanya di Jalan Parameswara, Jalan Demang, Jalan Basuki Rahmat, Jalan R. Soekamto, Jalan Abdul Rozak menuju Boom Baru. Sementara untuk jalan-jalan protokol hanya boleh dilalui setelah pukul 21.00 WIB.

“Kecuali jam pagi yakni pukul 06.00 WIB hingga 21.00 WIB, diluar itu jalan protokol memang bebas dilalui kendaraan ini, anggaplah karena jalanan sudah mulai sepi,” imbuhnya.

Meski begitu, Agus mengatakan, pihaknya juga harus memikirkan perekonomian jangan sampai nanti barang yang masuk ke Palembang pasokannya menipis dan membuat harga barang tersebut jadi naik.

Terkait izin, sambungnya, angkutan berat dan khusus ini izinnya ada di Kementerian Perhubungan (Kemnehub) pihaknya hanya mengatur jalurnya saja. Sedangkan, jika ada pelanggaran diluar jam yang ditentukan, hal tersebut ada sanksinya yakni sanksi tilang dan ditentukan di pengadilan.

“Namun, karena saat ini ada proyek kegiatan LRT, jadi kalau ada truk yang mengangkut kebutuhan untuk kegiatan tersebut masih dibolehkan, ini untuk keperluan LRT saja ya. Nah, disamping itu, mengenai pengawasan kami kerjasama dengan pihak kepolisian. Apa itu ada lakalantas dan sebagainya langsung diamankan pihak kepolisian, nanti akan dididentifikasi dan semacamnya,” pungkasnya. Korankito.com/rika/ria

AN