Parkir Berbasis Online Berlanjut

Parkir berbasis online yang diterapkan di Jalan Kolonel Atmo, beberapa waktu yang lalu. Foto/bagus
Palembang – Setelah terkendala dan sempat berhenti beberapa waktu, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kembali akan melanjutkan parkir meter berbasis online.Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang melalui Kabid Wasdalops, Martha Edison mengatakan penerapan parkir meter berbasis online ini bertujuan untuk meminimalisir adanya potensi kebocoran retribusi parkir yang masuk untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Palembang.
Berita Sejenis
1 daripada 2
“Lagi pula sudah seharusnya sistem parkir ini dibenahi, agar dapat meningkatkan pelayanan serta kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir,” ungkapnya, Rabu (25/10).

Martha menjelaskan, agar penerapan parkir meter berbasis online ini dapat kembali dilanjutkan, Dishub akan bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dan juga Samsat. Dengan ini dapat dipastikan, pemilik kendaraan tidak akan dirugikan lagi oleh oknum juru parkir (jukir) nakal. Sebab, masyarakat cukup membayar sesuai Perda No 4 tahun 2008, dengan besaran biaya untuk kendaraan roda dua sebesar Rp 1.000 dan kendaraan roda empat Rp 2.000, dimana pembayarannya pun dihitung pertahun sesuai dengan penggunaannya.

“Saat ini masih dalam tahap pembahasan. Setiap pemilik kendaraan akan diberikan kartu yang sudah berisi saldo. Kartu tersebut bisa digunakan disemua titik parkir yang ada di Palembang kecuali tempat tertentu yang dikelola oleh swasta, seperti mall, rumah sakit atau perkantoran,” jelasnya.

Untuk memaksimalkan penerapan ini nanti, sambungnya, Pemerintah Kota (Pemkot) juga berencana membagi titik parkir dalam empat zona yang berada di bawah Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Dishub Palembang. Diketahui, rencana ini sedang menunggu pengesahan Peraturan Daerah (Perda) sebagai penguat aturan tersebut. Dimana, jika Perda sudah disahkan, Dishub memiliki payung hukum yang jelas.

“Empat wilayah tersebut meliputi, utara, selatan, timur dan barat. Beberapa titik parkir tersebut nantinya akan dipimpin oleh satu kepala UPT. Ini dilakukan juga sebagai upaya mengatasi adanya pungutan tarif parkir yang tidak sesuai Perda oleh oknum juru parkir,” tukasnya.

Disamping itu, ia menambahkan, setelah selesainya pengerjaan LRT nanti, pihaknya akan membuat kantong-kantong parkir, terutama di sepanjang jalan protokol. Pihaknya pun akan mempelajari kelemahan penerapan parkir online sebelumnya, seperti para jukir yang masih gaptek. “Dengan sistem ini, tidak ada uang yang diberikan oleh pemilik kendaraan pada jukir, karena nantinya jukir pun akan diberikan gaji bulanan,” pungkasnya. Korankito.com/rika/ria

AN