Pengelola Ibis Akui Alami Banyak Kerugian

 

Kondisi pembangunan Hotel Ibis. Foto/dok.korkitibism,

Palembang-Permasalahan pembangunan Hotel Ibis yang tak kunjung selesai berdampak pada PT Indo Citra Mulia (ICM) selaku pengelola pembangunan hotel yang ada di Jalan Letkol Iskandar 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu ini.

Berita Sejenis

Wah, IMB Ibis Terancam Dibekukan

Pimpinan Project (Pimpro) PT ICM Hans Saiful mengatakan, permasalahan yang berlarut-larut ini membuat pihaknya mengalami kerugian yang tidak sedikit baik itu materi maupun non materi.

“Bicara nominal tentu saja kerugian yang kami alami dengan adanya masalah ini yidak sedikit, karena argonya juga terus berjalan baik itu kepada kontraktor dan vendor. Kerugian materi seperti rental alat berat, pekerjanya dan sebagainya, sedangkan non materi ya waktu pembangunannya, yang harusnya sudah bisa beroperasi pada target yang ditetapkan ini malah belum selesai,” tuturnya, saat ditemui Senin (23/10).

Tak hanya itu, lanjut Hans, yang paling disesalkan pihaknya tidak dapat ikut berpartisipasi dalam persiapan Asians Games 2018 mendatang. Dimana pihaknya mentargetkan pembangunan hotel ini telah selesai sebelum perhelatan akbar itu berlangsung.

“Tadinya kami berharap seperti itu, hanya saja dengan banyaknya permasalahan ini kami tidak bisa ikut berpartisipasi. Tentunya kami berharap agar pembangunan ini bisa berjalan kembali, kami harus menyelesaikan administrasinya yang sudah jadi prosedurnya disini,” imbuhnya.

Ia menambahkan, sejauh ini tidak ada niatan pihaknya untuk membangkang ataupun melawan semua peraturan baik itu dari Pemkot Palembang maupun DPRD Kota Palembang. “Sejauh ini kami turut aturan, tidak ada istilah melawan kebijakan, itu sama sekali tidak ada,” kata Hans.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang, Firmansyah Hadi menegaskan, pihaknya secara resmi mencabut izin pembangunan hotel tersebut dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan gabungan komisi DPRD Palembang beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Disini kami mencabut izin secara resmi, rekomendasi awal terkait pencabutan izin pembangunan sudah dilakukan, dan sudah kami minta rekomendasi pihak PUPR ke DPM-PTSP. Dinas PU hari ini mengeluarkan rekomendasi untuk mencabutnya, tentu ada sanksi pidana dan dendanya terhadap pelanggaran ini,” tegasnya,  usai sidak berlangsung,  Senin (23/10).

Kembali kata Hans, terkait masalah rekomemdasi pencabutan ini merupakan keputusan di lapangan, ia lun belum bisa menjawab pasti. “Belum bisa jawab kami masih menunggh komunikasi internal,” ujarnya.

Diketahui dalam sidak tersebut, DPRD Kota Palembang beserta OPD terkait mendapati posisi basement yang diperuntukan bagi parkir kendaraan roda emlat malah banyak yang disekat. Menanggapi ini, Hans mengatakan, pemindahan parkir akan diletakan ke lahan lain. “Hingga saat ini kami sedang berusaha memperbaiki apa saja administrasinya yang masih kekurangan,” tandasnya. korankito.com/rika/ejak

AN