Pasal Izin Cuci Tangan Kian Alot

 

Acara cuci tangan yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Foto/rika

Palembang-Permasalahan izin keramaian pada kegiatan hari cuci tangan sedunia yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang beberapa waktu lalu kini disoal oleh pihak kepolisian.

Berita Sejenis

Izin Gangguan Bakal Ditertibkan

Terkait masalah ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang Alex Fernandius mengatakan, izin keramaian tersebut tidak diperlukan jika kegiatan yang dilakukan berada seputaran di Kambang Iwak (KI) yang merupakan lokasi rumah dinas Walikota Palembang, sebab disana hanya memerlukan izin dari Walikota Palembang saja.

“Oh yang terjadi di KI itu, tidak perlu izin keramaian dari kepolisian, cukup izin dari Walikota Palembang dan di kawal dengan Satpol PP saja. Izin keramaian itu tergantung lokasinya, ” katanya, saat diwawancarai di Ruang Rapat II (Setda) Palembang, Selasa (24/10).

Menurut Alex, insiden yang terjadi saat acara berlangsung tersebut merupakan suatu musibah. “Itu juga kejadiannya lumayan jauh dari lokasi kan, yang namanya musibah itu tidak bisa kita terka, dimanapun bisa terjadi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Polisi Sektor (Polsek) Ilir Barat (IB) I Kompol Handoko Sanjaya menjelaskan, pihaknya akan memanggil pihak penyelenggara acara, tetapi pemanggilan tersebut belum bisa dilakukan karena surat pemanggilan tersebut harus tanda tangan dari Kepala Polisi Resort Kota (Kapolresta) Palembang.

“Kami belum bisa memanggil pihak peyelenggara, karena surat pemanggilan itu harus ada tandatangan setingkat dari Kapolsek. Dalam hal ini yakni Kapolresta, jadi kami masih menunggu surat dari Polresta,” katanya.

Ia menambahkan, selain penyelenggara acara, pihaknya juga akan memanggil pihak sekolah SMPN 2 dan SMPN 5 Palembang. Sementara untuk peyelenggaraan gerakan hari cuci tangan, memang benar tidak ada izin baik izin dari Polsek maupun Polresta Palembang.

“Kita lihat saja nanti ya, hasil dari keterangan pada saat pemanggilan. Saya belum bisa banyak komentar khususnya pihak peyelenggara,” ujarnya.

Menurut Handoko, seharusnya setiap acara keramaian apapun bentuknya itu harus ada surat izin keramaian minimal Polsek maksimal Polresta. Hal ini agar mendapat pemantauan atau penjagaan dari pihak kepolisian agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan.

“Kalaupun ada kejadian agar cepat direspon oleh pihak kepolisian. Kalau ada izin keramaian itu kan pasti nanti ada anggota polisi berjaga, ya kembali lagi namanya musibah siapa yang tau kan,” katanya. korankito.com/rika/adi/ejak

AN