Wah, IMB Ibis Terancam Dibekukan

Pembangunan Hotel Ibis di Jalan Lingkar Palembang. Foto/ist

Palembang – Permasalahan pembangunan Hotel Ibis yang berada di Jalan Letkol Iskandar 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur (IT) I kini hampir mencapai klimaks, pasalnya setelah beberapa pihak menyoroti permasalahan tersebut baik itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang hingga DPRD Sumsel, namun tetap saja tidak ada itikad baik dari pihak PT Thamrin Group dalam menyelesaikan masalah yang ditimbulkan. Untuk itu, dalam tiga hari kedepan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Ibis terancam akan dibekukan.

Ketua Komisi I DPRD Palembang, Endang Larasati Laelasari menegaskan, sejauh ini pihaknya masih menunggu itikad baik dari pihak pengelola, hanya saja dalam jangka waktu 4 hari sejak Kamis (12/10) lalu pihak Ibis nampaknya mengacuhkan arahan untuk merevisi pengajuan izin ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Berita Sejenis
1 daripada 7

“Melihat dengan permasalahan yang sudah sangat jelas ini, kami memutuskan untuk meminta pihak Satpol PP Palembang agar menutup pembangunan hotel ini hingga Ibis mau menaati peraturan yang ada. Intinya kami masih akan memberikan waktu hingga tanggal 19 Oktober ini kalau tidak IMB nya benar-benar akan dibekukan,” tegasnya, usai pelaksanan rapat bersama OPD terkait, Selasa (17/10).

Menurut Endang, pihaknya sudah memenuhi kewajiban dalam memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, hanya saja kemungkinan hal itu tidak dilirik oleh pihak Pemkot. Terkait pembekuan ini, lanjutnya, beberapa tahapan yakni tahap I dan II dari tgl 13 Oktober lalu telah dilakukan, kini pihaknya hanya menunggu SP III dari pihak terkait.

“Meski sudah ada peringatan, pihak Ibis seolah tidak mengindahkan hal tersebut. Sejauh ini, hanya surat pernyataan saja dari rekomendasi Dishub yang dikerjakan, dari gambar yang diserahkan pun itu tidak ada perubahan. Selaku penegak Perda Satpol PP harus menutup pembangunan hari ini juga,” tukasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Palembang, Antoni Yuzar mengatakan, pihaknya mencatat telah banyak pelanggaran yang didapati dalam pembangunan hotel tersebut. Hanya saja, pihaknya menyayangkan pihak Pemkot Palembang kurang tegas dalam emindak lanjuti ini.

“Kalau mengacu ke Perda, revisi itu tidak ada. Kalau melanggar sanksi, jelas kena denda dan pidana. Jasa konstruksi pun bisa dikenakan sanksi, ini diatur dalam Pasal 176 ayat 1, yang berisi pemilik dan pengguna bangunan dapat dikenakan sanksi yakni pencabutan IMB dan tidak menutup kemungkinan bakal dilakukan pembongkaran,” jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya berharap OPD terkait bisa tegas, tinggal tahapan terakhir lakukan dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Kalau masih tidak bergerak dewan bisa saja mengajukan gugatan. Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan, kalau tidak sesuai dengan lapangan kenapa IMB masih terbit.

“Kasihan juga pihak pengembang yang terombang-ambing, pihak pengembang kalau dicabut IMB yang bermasalah ini bisa mengajukan izin baru. Pasal 182 ayat 3, memiliki IMB tapi tidak sesuai dengan persyaratan, maka wajib mengajukan izin baru bukan revisi,” tuturnya. Korankito.com/rika/ria

Senada, anggota Komisi I lainnya, Misobah H.M Sahil menambahkan, pihaknya tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Sudah jelas ada pelanggaran dan ketika sudah diberi peringatan biasanya langsung ditindak lanjuti dengan sanksi dalam upaya hukum dalam Perda.

“Kalau Perda hanya dibuat harusnya ditindaklanjuti dengan apa yang ada didalam Perda tersebut. Kalau memang benar melanggar Perda Silahkan ambil tindakan. Tupoksi kami sebagai komisi I telah kami sampaikan silahkan ditindak lanjuti oleh OPD terkait,” katanya.

AN