Tersangka Pungli Disdik Bakal Dibebaskan, Ini Sebabnya

Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara. Foto/adi

Palembang- Masa penahanan tersangka pungutan liar (pungli) dan suap proyek gedung Dinas Pendidikan Sumatera Selatan oleh penyidik Polda Sumsel akan berakhir. Keempat tersangka tersebut akan dibebaskan dari tahanan demi hukum.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan, terkait empat tersangka OTT Disdik yakni, SY selaku Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Pendidikan (PTK), KS selaku Kasie PTK SMA, AS dan WD selaku Staff input data di Disdik akan dikeluarkan dari tahanan karena masa tahanannya habis. Demi hukum, penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan sampai penyidikan selanjutnya diselesaikan.

Berita Sejenis

DPO Curas Diciduk Saat Tidur

Arena Dadu Kuncang Digerebek Polisi

1 daripada 45

“Dibebaskannya tersangka dari tahanan memang sudah ketentuan hukum. Namun status tersangka masih melekat hingga penyidikan terhadap mereka selesai,” kata, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara di Ruang Catur Sakti Mapolda Sumsel Palembang, Rabu (18/10).

Ia menjelaskan, masa tahanan para tersangka awalnya selama 20 hari. Telah diperpanjang pada 40 hari ditambah 60 hari. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 26 ayat (1) menyebutkan, hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari.

Pada pasal 26 ayat (2), jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari.

Pasal 26 ayat (3) menyebutkan, ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Sedangkan pasal 26 ayat (4) setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

“Saya dapat laporan untuk kasus pungli Disdik dalam P19 di Kejaksaan, penyidik dimintakan adanya saksi yang merasa memberikan uang dalam keadaan terpaksa, memberikan sogokan atau pungutan liar kepada panitia. Karena setelah ditangkap, ternyata yang memberikan ini dengan sukarela dan tidak terpaksa, jadi inilah yang berdasarkan petunjuk jaksa harus dicari saksi-saksinya (yang merasa dipaksa),” ujarnya.

Masih kata Zulkarnain, berkas yang diserahkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel pada 8 September 2017 lalu dinyatakan harus dilengkapi lagi atau dinyatakan P19.

“Jaksa meminta adanya tambahan pemeriksaan pada saksi-saksi yang merasa diperas untuk memberikan uang dalam mendapatkan sertifikasi guru tersebut,” jelasnya.

Sementara, lanjutnya, saksi-saksi yang telah diperiksa penyidik merupakan para guru yang memberikan uang tersebut dalam keadaan sukarela. “Karena dirasa kurang untuk membuat tuntutan, JPU memintakan penyidik untuk memeriksa saksi yang dipaksa memberikan uang atau diperas,” jelas Kapolda.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol Rudi Setiawan berujar, pihaknya akan memproses berkas yang P19 tersebut.

Terkait tersangka yang akan dibebaskan demi hukum, pihaknya masih akan mengajukan perpanjangan penahanan.

“Sekarang (tersangka-red) masih ditahan. Kami masih dapat mengajukan perpanjangan penahanan. Kami akan berkordinasi dengan JPU apa saja yang dibutuhkan untuk melengkapi berkas. Sejauh ini belum ada kesulitan,” kata Rudi. Korankito.com/adi/depe

AN