Pemkot Bakal Pending Pengajuan 20 Minimarket

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang Ratu Dewa. foto/rika

Palembang – Berlakunya peraturan dari Pemerintah Pusat sejak awal Januari lalu, terkait pembatasan perizinan minimarket yang ada disetiap daerah membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memperketat pengajuan perizinan. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Ratu Dewa yang mengatakan sudah ada sekitar 20 pengajuan pembangunan minimarket yang dipending pihaknya sejak peraturan tersebut berlaku.

“Ada penetapan soal izin minimarket dari pusat, ini dilihat dari space dan takaran ideal suatu wilayah. Untuk Palembang, jumlahnya sudah mencapai kuota yang ditentukan. Dimana untuk masing-masing ritel dibatasi hanya 150 saja,” jelasnya, Senin (16/10).

Berita Sejenis
1 daripada 25

Menurut Dewa, adanya peraturan ini bertujuan untuk membiasakan masyarakat agar berbelanja ke warung tetangga sesuai dengan program Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Terkait ini pihaknya juga telah melaksanakan rapat dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas Perdagangan, sebab pengajuan izin dibidang ini merupakan rekomendasi dari dinas tersebut.

“Untuk teknisnya itu semua ada di Dinas Perdagangan. Kita juga melakukan kajian dalam hal untuk menghidupkan dunia usaha. Dimana masyarakat dapat secara tidak langsung memajukan dunia usaha dengan lebih sering berbelanja di warung tetangga,” imbuhnya.

Meski perizinan dibidang pembangunan minimarket ini dibatasi dan diperketat, lanjut Dewa, pihaknya tetap mengutamakan percepatan perizinan. Pihaknya pun menargetkan segala bentuk dan perizinan harus sesuai standart SOP yakni dalam hitungan minggu perizinan ini sudah harus selesai.

“Apalagi izin gangguan juga sudah tidak lagi di DPM-PTSP, secara formal untuk usaha yang besar misalnya untuk pembangunan hotel, rumah sakit tetap harus ada izin prinsip penanaman modalnya dan diajukan izin ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang,” pungkasnya.

Senada sebelumnya, Wakil Walikota (Wawako) Palembang, Fitrianti Agustinda mengatakan, Kota Palembang telah menetapkan kuota untuk jumlah minimarket sejenis Alfamart dan Indomaret. “Memang kita batasin izin baru untuk Alfamart dan Indomaret,” ujarnya belum lama ini.

Fitri mengatakan, program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memajukan usahanya. Jadi, masyarakat yang mempunyai usaha di rumah, seperti warung manisan (sembako) bisa berkembang di tengah gempuran toko/pasar modern.

“Kita berusaha untuk memberdayakan perekonomian masyarakat, terutama untuk UMKM yang butuh perhatian dari kita,” tutupnya. Korankito.com/rika/ria

AN