Persoalan Ibis Bisa Merusak Citra Pemkot

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang Ratu Dewa. foto/rika
Dewa menyayangkan lambatnya respon dari OPD teknis untuk menentukan langkah terkait apakah IMB Hotel ini harus dibekukan atau dilanjutkan. Pasalnya hal ini akan berdampak dengan citra Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Berita Sejenis
1 daripada 4.013

Palembang – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Ratu Dewa mengatakan, pihaknya siap mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Ibis yang terletak di Jalan Letkol Iskandar 15 Ilir, Ilir Timur (IT) I. Menurut Dewa, peraturan pencabutan IMB yang menyalahi teknis ini sudah diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Palembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelimpahan wewenang pencabutan Ijin IMB yang menyalahi teknis dilapangan ke DPM-PTSP Kota Palembang.

“kita siap mencabut IMB melalui mekanisme yang ada. Selain Perwali, Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2017 juga mengatur hal itu. Malah dalam Perda tidak mengenal kata revisi dalam kesalahan teknis IMB,” ungkapnya, Minggu (15/10).

Menurut Dewa, mekanisme pencabutan dapat dilakukan apabila sudah menerima tiga kali Surat Peringatan (SP) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Bahkan pihaknya juga sudah melayangkan surat ke OPD teknis dalam hal ini, Dinas Perhubungan (Dishub) , Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas PU-PR beberapa waktu lalu agar segera memberikan kronologis persoalan IMB Hotel Ibis ini. Namun, hingga Jumat (13/10) lalu, surat yang diminta belum juga diserahkan.

Dewa menyayangkan lambatnya respon dari OPD teknis untuk menentukan langkah terkait apakah IMB Hotel ini harus dibekukan atau dilanjutkan. Pasalnya hal ini akan berdampak dengan citra Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

“Hingga Jumat lalu belum ada surat ajuan permohonan yang masuk ke sistem kita, itu artinya belum ada pengajuan revisi IMB Hotel Ibis ini. Kami tidak ingin persoalan ini berlarut-larut,” jelasnya.

Senada di katakan Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, M. Adiansyah, berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tidak terdapat kata revisi jika ada kesalahan atau perobahan teknis pelaksanaan IMB dilapangan, seperti dinyatakan pada Pasal 182 Ketentuan Peralihan ayat 3. “Perda itu merupakan aturan yang dibuat berdasarkan Undang-undang (UU) dan sudah disetujui secara bersama sehingga harus dipatuhi secara bersama juga,” tukasnya.

Dalam Perda ini juga, sambungnya, mengatur Pemkot Palembang yang harus membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang bertugas untuk memberi pertimbangan teknis dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan gedung yang fungsinya untuk pengkajian dokumen rencana tekhnis. “Selain itu, juga diatur Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung pada Pasal 157 bahkan hingga ketentuan Pidana pun diatur jika ada kesalahan atau peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana bidang penyelenggaraan bangunan gedung,” tuturnya.

Sebelumnya perbaikan perbaikan fasilitas umum (Fasum) yang rusak di sekitar area pembangunan hotel, dinilai warga setempat sterkesan asal-asalan. Salah satu warga sekitar, Hadi Yohannes mengungkapkan, perbaikan sarana jalan yang tidak berkoordinasi terlebhh dahulu dengan warga sekitar malah menimbulkan dampak lain. “Contohnya, di atas drainase dicor penuh dan tidak ada space (celah)  yang bisa digunakan untuk menyerap air. Akibatnya kalau ada penyumbatan saat hujan tentu akan berdampak banjir,” jelasnya.

Sementara itu, General Affairs Manager PT SBA, Deni Mulyawan mengatakan, sampai saat ini belum ada pembicaraan apapun terkait persoalan lahan PT SBA yang amblas dan tower crane yang melewati areal sekitar serta grand engker yang belum dicabut yang menjadi penyebab tanah amblas.

“Sejauh ini kami berusaha mencari solusi sendiri untuk mengatasinya. Yang kami lihat belum ada itikad baik pihak Thamrin untuk menyelesaikan permasalahan ini, ” tukasnya.

Terkait ini,  Pengawas Pembangunan Hotel Ibis, Renaldi mengatakan, perbaikan fasum yang rusak sudah merupakan komitmen pihaknya dalam menjalankan intruksi Sekda beberapa waktu lalu. Disamping itu, komitmen juga dilakukan dengan menghentikan pekerjaan fisik yang dilakukan.

“Tapi iya memang benar, Sekarang masih ada beberapa petugas yang ada di lokasi. Mereka hanya melakukan pembersihan sama pemasangan instalasi listrik. Sementara untuk komplain warga yang belum terakomodir, kami siap memperbaikinya kembali,” katanya. (korankito.com/rika/ria)

AN