Pasar 16 Masih Tetap Dikelola Swasta

Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang, Candra Darmawan. Foto/rika

Palembang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang akan mengkaji lagi rencana pengambil alihan dua pasar tradisional yakni Pasar 16 Ilir dan Pasar Kuto oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya. Pasalnya PD Pasar harus memperhitungkan anggaran yang dimiliki untuk memberikan kompensasi yang diminta sebagai syarat pengambil alihan, mengingat kedua pasar tersebut saat ini berada dalam pengelolaan pihak swasta.

“Sudah benar bahwa perjanjian ini lebih baik dikelola sendiri oleh Pemkot Palembang. Selain itu, kita juga melihat dari sisi prospeknya dari apa yang akan dihasilkan itu nanti diperkirakan akan lebih besar untuk pemasukan Kota Palembang,” jelas Ketua Komisi II DPRD, Candra Darmawan saat diwawancarai, Rabu (11/10).

Ia menuturkan, perkiraan secara ekonomis pengambil alihan ini sudah benar. Meski begitu, tata cara pengambil alihan ini yang dinilai perlu ditinjau kembali dengan menyesuaikan baik itu hukum dan kemampuan PD Pasar sendiri. Karena itu, sambung Candra, DPRD Palembang bersama pihak swasta maupun PD Pasar menyepakati kalau pengambil alihan ini ditunda sementara, guna mencari satu cara yang pas dalam menyelesaikan hal ini utamanya untuk kompensasi yang melandasi pengambil alihan ini.

“Estimasinya yang bisa dihasilkan jika pengelolaan langsung dilakukan Pemkot Palembang bisa mencapai sekitar Rp 2 miliar dalam satu tahun, baik itu untuk Pasar 16 Ilir dan Pasar Kuto,” tukasnya.

Ia juga mengatakan, DPRD Palembang akan memberikan rekomendasi kepada Walikota Palembang dan PD Pasar dalam satu pekan ini. Kalau bisa secepatnya selesai tapi tidak menyalahi aturan hukum yang ada baik itu sisi ekonomi dan segi hukum

Nantinya, kita juga akan membentuk tim pengkajian yang melibatkan beberapa unsur dan pihak, baik itu ekonomi dan hukum. Tapi untuk hari ini, kami baru membahas tata cara pengambil alihan secara hukum dan sumber dana,” ulasnya.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Palembang Jaya, Asnawi P Ratu menambahkan, pihaknya setuju dengan apa yang telah diputuskan Komisi II DPRD Palembang. “Tadi itu diputuskan untuk ditunda dan belum disetujui. Untuk sementara ini masih akan dikelola pihak ketiga,” katanya.Korankito.com/rika/ria