Besok, Dewan Bakal Evaluasi Izin Pembangunan Ibis

Ketua Komisi II DPRD Palembang Candra Darmawan. KORANKITO/RAYA.

Palembang- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang rencananya akan melakukan evaluasi untuk perizinan pembangunan Hotel Ibis yang ada di Jalan Letkol Iskandar, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur (IT) I, Palembang. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Palembang Candra Darmawan, Minggu (13/8).

Menurut Candra, pihaknya akan meminta pihak Thamrin Group untuk mengklarifikasi perizinan ini. Dimana rapat evaluasi ini nanti juga akan dihadiri instansi terkait seperti Dinas PU PR, Dishub, Pol PP dan lainnya.

“Evaluasi berkaitan dengan keluarnya IMB Pembangunan Hotel Ibis itu, jika mereka (Thamrin Group) tidak memiliki data pendukung sesuai dengan yang dimohonkan seperti sertifikat lahan saat pengajuan seluas 2.2929.77 m2, itu berarti pengembang sudah memanipulasi data yang seharusnya luas 1.423 m2 tidak bisa dibangun 13 lantai. Sangat jelas juga ada pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat bersama pihak Pemkot Palembang,” tegasnya.

Ia menerangkan, penyetopan sementara sangat perlu dilakukan atas pembangunan hotel itu sembari menunggu revisi IMB rampung. Selain itu, pihaknya juga akan meneliti, apakah ada kelalaian dari instansi terkait dalam hal tata cara verifikasi data, sebab hal ini pasti berhubungan.

“Jika pihak pengembang dalam hal ini Thamrin Group tidak datang berarti mereka menghilangkan hak klarifikasi keputusan tetap yang akan diambil. Seperti apa bentuk keputusannya nanti lah Senin saja ya tapi sepertinya stop sementara itu suatu keharusan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pembangunan Hotel Ibis ini dinilai sudah selayaknya dihentikan. Ini mengingat begitu banyak persoalan yang timbul akibat adanya aktifitas pembangunan. Selain itu, ada juga indikasi manipulasi data soal luas lahan. Apalagi DPRD Kota Palembang sudah mengeluarkan rekomendasi untuk merevisi IMB dan menyetop sementara aktifitas pembangunan.

Terkait ini, Kepala Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PU PR) Pemkot Palembang, Saipul mengatakan, pihaknya tidak segan-segan menyetop aktifitas pembangunan Hotel Ibis kalau pengembang tidak memperbaiki kerusakan yang terjadi.

“Tapi, kami tidak bisa serta merta untuk menutup sementara tanpa melalui proses. Dalam hal ini, kami sudah keluarkan Surat Peringatan (SP) Karena rekomendasi tim ahli tidak sesuai dengan rencana awal. Dimana, izin sudah ada, tapi pelaksanaan tidak sesuai dengan ijin yang telah dikeluarkan,” tuturnya.

Dilain tempat, Head Legal Thamrin Group, Rudi Hartono mengatakan, pihaknya mempersilahkan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap IMB yang dikantongi pihaknya. “Kalau untuk evaluasi izin, itu memang tugas pemerintah,” katanya.

Saat disinggung terkait rencana penyetopan aktifitas pembangunan Hotel milik Thamrin Group, ia mempertanyakan apa kesalahan Thamrin Group. Padahal semua perijinan sudah lengkap. “Kalau mau di stop. Apa salah kami. Kalau soal kerusakan lingkungan, kami siap bertanggungjawab dan siap memperbaiki semua kerusakan,” katanya. Korankito.com/raya/depe.