Hasil Uji Lab, Beras Oplosan di Bulog Lahat Tak Layak Konsumsi

Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto saat gelar perkara di Mapolda Sumsel, Jumat (11/8)

Palembang– Setelah menunggu lebih dari dua pekan, hasil pengujian laboratorium sampel beras pra sejahtera yang dioplos atau dicampur (reprosesing) oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Sub Divisi Regional Lahat, akhirnya keluar. Hasilnya pun sangat mengejutkan yakni, sampel beras dibawah standar mutu yang paling rendah. Oleh sebab itu, Polda Sumsel pun langsung menaikkan kasusnya dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

“Status perkara beras oplosan di Bulog Sub Divre Lahat ditingkatkan menjadi penyidikan. Namun, penyidik belum menetapkan tersangka karena menunggu hasil gelar perkara,” kata, Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto saat gelar perkara di Mapolda Sumsel, Jumat (11/8).

Ia mengatakan, pihaknya menguji sampel beras tersebut sebanyak tiga laboratorium yang dilakukan, yakni labfor Mabes Polri, laboratorium Dinas Pertanian Provinsi Sumsel, dan laboratorium Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Subang, Jawa Barat. Ketiga laboratorium menunjukkan sampel beras dibawah standar mutu yang paling rendah.

“Hasil tiga-tiganya hampir sama semua. Standar mutu tidak terpenuhi dan beras itu dinyatakan tidak layak konsumsi. Terutama hasil laboratorium dari Subang, dinyatakan tingkat mutunya di bawah standar yang paling rendah,” ujarnya.

Meski sudah penyidikan, pemeriksaan terus dilakukan terhadap lima oknum pegawai Bulog Lahat. Yakni, Kepala Subdivre Lahat, Agus M (26); Kepala Penanggungjawab Pelaksana Re-Proses, Adit (29); Kepala Gudang Subdivre Lahat, Febri (30); Kasi Pengadaan dan Pelayanan, Gusdi dan seorang Staf dengan inisial N. Kemudian tiga orang konsumen yang komplain terkait beras oplosan tersebut.

“Kasusnya kita tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, tapi sebelum menetapkan tersangka harus ada gelar perkara dulu. Tapi kemungkinan itu akan tetap ada, untuk itu penyidikan tidak akan main-main dan tidak boleh ada intervensi,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubdit 1 Industri, Perdagangan dan Investasi (Indagsi) Ditreskrimsus Polda Sumsel, AKBP Ferry Harahap menambahkan, ahli menerangkan hasil pengujian mutu fisik sampel dari beras campuran tersebut, dimana beras pecah 58,59%; butir menir 13,7%; butir kapur 1,47%; butir kuning dan rusak 15,95%; butir merah 0,06%; benda asing (kotoran) 0,19% dan butir gabah 3 butir/100 gram.  Hasil tersebut dinilai tidak layak dikonsumsi masyarakat, karena diluar kelas mutu yang mana biasanya digunakan untuk bahan baku produksi tepung beras. Namun yang lebih utama beras campuran itu juga tidak sesuai dengan persyaratan khusus Standar Nasional Indonesia (SNI), dimana kadar butir menir minimal 5% dan beras pecah 35%.

“Secara kasat mata memang sulit membedakan kualitasnya. Untuk itu dilakukan uji lab untuk menguji kadar air, persentase patahan (broken), dan derajat sosoh (keputihan), yang menjadi acuan dalam SNI,” jelas Ferry.

Menurut dia, jika nantinya ditetapkan tersangka akan dikenakan Pasal 62 ayat 1 junto Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman penjara maksimal lima tahun dan denda Rp 2 miliar.

“Untuk sementara ada lima terperiksa, kemungkinan bisa jadi tersangka semua atau ada kemungkinan lain,” ujarnya.

Diketahui, jajaran Ditreskrimsus Polda Sumsel menggerebek gudang penyimpanan sekaligus pengoplos beras pra sejahtera (rastra) atau raskin di Bulog Sub Divre Lahat, Selasa (18/7). lima orang diamankan berikut 39,3 ton beras hasil oplosan disita.

Gudang itu tempat menyimpan beras rastra untuk beberapa kabupaten, yakni Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Pagaralam, Pali, dan Prabumulih. Penggerebekan dilakukan atas tindaklanjut keluhan warga yang menerima rastra tak layak konsumsi. (korankito.com/adi/mbam)