MUBA19

59 Ribu Lembar SPPT Diserahkan

Sekda Kota Lubuklinggau Rahman Sani menyerahkan SPPT dan DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). SPPT dan DHKP diserahkan langsung, kepada Lurah melalui Camat di lingkungan Pemkot Lubuklinggau. foto/ist.

LUBUKLINGGAU, KORANKITO.COM – -Sekda Kota Lubuklinggau, H Rahman Sani menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpun Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). SPPT dan DHKP diserahkan langsung, kepada Lurah melalui Camat di lingkungan Pemkot Lubuklinggau, Senin (15/4).

Penyerahan SPPT dilaksanakan di balai kota di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I, yang juga dihadiri oleh Lurah di lingkungan Pemkot. Dalam kesempatan itu, mewakili Walikota Lubuklinggau Rahman Sani menegaskan kepada Camat dan Lurah untuk bekerja sama dalam penagihan PBB-P2. Pemerintah optimis, tahun 2019 penerimaan PAD dari sektor PBB-P2 bisa diterima dengan maksimal.

“Karena ini tugas kita bersama. Kita optimis, tahun ini penerimaan PBB-P2 kita bisa lebih maksimal. Asalkan semuanya bekerja sama, SPPT yang diserahkan hari ini bisa segera disampaikan ke Wajib Pajak (WP),” jelas Rahman Sani.

Ia mengakui dalam hal penagihan memang masih banyak kendala, tapi pemerintah tetap optimis bisa mencapai target.

“Apalagi yang penagihannya 100 % ada insentif. Tolong setelah ini rapatkan, dan segera dibagikan serta  mohon kerjasamanya agar penerimaan PBB-P2 kita optimal. Kita berharap PAD dari sektor PBB ini, bisa menopang pembangunan kita. Intinya mohon kepedulian kita bersama,” tegasnya.

Sementara Kepala Badan Keuangan (BKD) Kota Lubuklinggau, Imam Senen mengungkapkan jumlah SPPT diserahkan sebanyak 59.354 lembar dengan target Rp 5.211.401.466.

“Sementara di tahun 2018 jumlah SPPT kita 57.653 lembar dengan target Rp 4.504.460.879 dan terealisasi Rp 2.827.617.154 atau sebesar 62,8%. Kita akui penerimaan PBB-P2 kita masih minim, makanya perlu terus dilakukan evaluasi. Gunanya untuk mencari apa penyebabnya serta apa solusi yang bisa kita lakukan. Untuk itu kami perlu membentuk tim, dan
Kami mengajak camat dan  lurah, untuk terus evaluasi apa penyebabnya dan apa solusinya,” ungkapnya. (Dhia)