Gandeng BPKP, Gubernur Herman Deru Segera Audit 13 BUMD

Gubernur Herman Deru dan Wagub Mawardi Yahya dalam rapat dengan Direktur BUMD Sumsel, Jumat (12/10/2018)

PALEMBANG, KORANKITO.COM – Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya (HD-MY) memastikan segera melakukan audit kepada 13 BUMD di Sumsel. Pernyataan itu diungkapkan keduanya saat memimpin rapat gabungan BUMD sekaligus menerima Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (SMS), terkait paparan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (KEK TAA), di Ruang Rapat Bina Praja Jumat (12/10).

Dikatakan Gubernur Herman Deru, dirinya dan Wagub Mawardi Yahya memang sudah beberapa kali melakukan pertemuan secara khusus membahas masalah BUMD, sejak terpilih 27 Juni lalu. Hal ini tak lain untuk memperjelas kontribusi apa saja yang sudah diberikan oleh perusahaan-perusahaan daerah tersebut.

“Harapan kami berdua dibangun atau didirikannya perusahaan  daerah ini tugas utamanya ya harus memberikan kontribusi pada pemprov sebagai PAD atau pendapatan lain yang sah,” tegasnya.

Untuk itu mereka berdua sudah berencana segera melakukan audit dengan menggandeng BPKP. Selanjutnya kemudian belasan BUMD ini akan di monitor dan dipisahkan menjadi beberapa kategori dan tingkatan. Seperti perusahaan yang sehat, kemudian sedang-sedang saja (tidak menghasilkan tapi tidak disubsidi lagi) dan yang masih disubsidi penuh.

“Makanya kami perlu mengambil langkah segera. Perusahaan yang sehat akan kita dorong terus supaya lebih sehat. Yang sedang-sedang kita bina, yang tidak bisa dibuat sehat kita likuidasi. Untuk apa banyak-banyak tapi membebani daerah”. tegasnya.

Untuk itulah lanjut HD, melalui rapat ini para Direktur BUMD atau PD diajak terbuka mengenai kondisi masing-masing baik mengenai aset dan lainnya. Mereka diminta memberikan paparan sedetail mungkin secara apa adanya tanpa ada yang ditutup-tutupi.

“Pada tahapan ini kami masih melakukan investigasi dan inventarisasi, baru kemudian konsolidasi dan solusi. Saya ingin semua ini selesai dan ada solusi paling lambat akhir Desember,” tambah HD.

Lebih jauh HD mengatakan, kebijakan ini bukan untuk mencari-cari kesalahan tapi untuk mencari jalan terbaik untuk menentukan sikap, karena hal ini terkait dengan aset Pemda.

Melalui paparan masing-masing BUMD ini diharapkan sebelum akhir Desember, sudah didapatkan angka pasti berapa BUMD yang dilikuidasi dan yang masih akan terus dibina.

Rapat ini juga dihadiri Asisten Ekeu & Pembangunan, Ka. Bappeda Prov. Sumsel, PLT. Ka. BPKAD Prov. Ka. Dinas ESDM Prov. Sumsel, Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumsel, Ka. Dinas PU Bina Marga  dan Tata Ruang Prov. Sumsel, Ka. Dinas Perhubungan Prov. Sumsel, Ka. Dinas Lingkungan Hidup. (hms/mbam)

AN