Kisruh Tapal Batas, 200 Hektar Lahan Belum Ada Kejelasan. Ini Penjelasan Pemkab Mura!

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kabupaten Mura, Risman Sudarisman. (kolase korankito.com)

MUSIRAWAS, KORANKITO.COM – Kisruh tapal batas antara Desa Semangus dan Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan hingga Selasa (2/10) tak kunjung usai.  Konflik tapal batas desa tersebut kian memanas saat pihak perusahaan dalam hal ini PT Bina Sains Cemerlang (BSC) melakukan upaya ganti rugi dilahan seluas lebih kurang 400 hektar yang ada di Desa Semangus, sementara lebih kurang 200 hektar lahan yang ada di Desa Sungai Pinang tak kunjung diganti rugi.

Menyikapi hal ini Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kabupaten Mura, Risman Sudarisman menjelaskan persoalan tapal batas antara dua desa tersebut sudah terjadi sejak beberapa tahun silam.

Bahkan di tahun  2007 dan 2008 sudah ada upaya pendataan dilakukan namun belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Masalah ini pun sempat ditengahi pihak Kecamatan Muara Kelingi namun tidak juga ada titik temu.

“Baru Agustus 2018 masalah tapal batas dua desa tersebut kami tangani.  Lebih kurang 200 hektar lahan yang menjadi konflik di wilayah tapal batas,” jelasnya.

Proses penyelesaian melalui musyawarah antara kedua belah pihak dijelaskan Risman sudah dilakukan dua kali.  Begitupun dengan proses peninjauan di lapangan. Dirinya mengaku kalau saat ini pihak Tapem tengah merancang pembuatan peta tapal batas.

“Minggu ini kita akan kembali memanggil kedua belah pihak agar ada titik temu,” tambahnya.

Selain tapal batas antara Desa Semangus dan Sungai Pinang, Risman menambahkan sudah ada 4 konflik tapal batas desa yang sudah clear diselesaikan.  Antara lain tapal batas Desa Bengin Jungut dengan Desa Semambang, tapal batas antara Desa Muara Rengas dengan Desa Semangus, tapal batas Desa Idioso  dengan Desa Gunung Kembang, tapal batas Desa Binjai dan Desa Pangan Jaya.

“Empat konflik yang sudah selesai masalahnya hanya sebatas administrasi saja berbeda dengan persoalan tapal batas antara Desa Semangus dan Desa Sungai Pinang, makanya proses penyelesaianya jauh lebih cepat,” jelasnya.

Pihak Tapem Setda Kabupaten Mura sendiri punya waktu 6 bulan untuk menyelesaikan persoalan tapal batas Desa Semangus dan Desa Sungai Pinang.

“Untuk tahun ini konflik tapal batas yang masuk ke kita baru satu yakni tapal batas Semangus dan Sungai Pinang.  Pihak Tapem sifatnya hanya melakukan pendampingan dan mediasi saja. Artinya anggaran yang melekat di tapem hanya sebatas untuk biaya peninjauan kelapangan dan honor tim,” tambahnya.

Sekedar informasi Dinas Tata Pemerintahan di Tahun 2018 memiliki 2 kegiatan diantaranya Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah dengan plafon anggaran  Rp 230.000.000 dan Penyelesaian konflik-konflik perbatasan antar daerah. Rp.282.000.000.(dhia/mbam)

AN