KPU Sumsel Tunda Penetapan Gubernur Terpilih. Ada Apa Ya?

Paslon Gubernur Sumsel Dodi Reza Alex-Giri Ramanda dalam konferensi pers beberapa waktu yang lalu. Foto/dok

PALEMBANG, KORANKITO.COM- Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan (KPU Sumsel) menunda penetapan gubernur terpilih karena ada gugatan dari pasangan calon (paslon) nomor urut 4 Dodi Reza Alex-Giri Ramanda di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Sumsel A Naafi, Kamis (12/7/2018). Menurut nafi, KPU sebenarnya sudah menjadwalkan untuk menetapkan gubernur terpilih tiga hari setelah merampungkan rekapitulasi tingkat KPU Provinsi.

Dia melanjutkan, nomor register pengaduan paslon nomor urut 4 ke MK pun telah dapat dilihat pada web resmi MK. Dan selanjutnya pihak KPU Sumsel telah menyiapkan seluruh fakta hukum dan argumentasi untuk mengikuti sidang MK.

“Fakta-fakta yang sudah ditemukan dan diklarifikasi akan kami sampaikan pada sidang MK nanti,” ujarnya.

Dengan adanya gugatan ke MK, penetapan harus ditunda. “Semestinya Rabu (11/7/2018) sudah penetapan namun ditunda. Kami menghormati upaya-upaya hukum paslon dalam proses tahapan pilkada gubernur dan wakil gubernur Sumsel 2018,” kata Nafi.

Berita Sejenis
1 daripada 13

Selain Sumsel, hingga hari ini sudah ada 3 gugatan Pilgub di MK yaitu Lampung, Maluku Utara dan Maluku. Sedangkan di tingkat kabupaten ada 29 gugatan pilkada dan di tingkat kota ada 16 gugatan.

Jika proses MK telah selesai dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkrah), Nafi mengungkapkan penetapan Gubenur Sumsel terpilih akan dilakukan.

“Penetapan juga harus disesuaikan dengan proses hukum yang ada di MK,” jelasnya.

Sementara terpisah, kordinator hukum dan advokasi paslon nomor urut 4 Dodi Reza-Giri, Sulastriana menjelaskan, gugatan yang mereka layangkan ke MK lantaran menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan pilkada di Sumatera Selatan.

“Mulai dari jumlah DPT tidak sinkron, saksi dan SK PPK yang tidak jelas, membuat  pelaksanaan pilkada Sumsel kemarin cacat hukum,” ungkap Sulastri.

Selain itu, laporan mereka ke Bawaslu Sumsel atas temuan itupun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan apapun.

“Kalau masih belum bersikap sesuai SOP laporan maka akan kita laporkan ke DKPP, semestinya laporan yang di layangkan harus segera diproses dan diketahui hasilnya 12 hari hari kerja setelah laporan tersebut teregistrasi. Tapi, Bawaslu tidak tegas dan bertele-tele,” ujarnya. mbam

AN