Bisa Dipercaya

TPP ASN Setda Kabupaten OKI Terancam Dipotong, Ini Penyebabnya!

Foto/endri.

OKI- Asisten I Setda Pemkab Ogan Komering Ilir (OKI) Antonius Leonardo menegaskan, pihaknya akan memotong uang tambahan penghasilan pegawai (TPP), bagi Aparatur Sipil Negara yang ‘nakal’ atau tidak disiplin.

“Peraturan ini sebagai bentuk reward dan hukuman bagi ASN yang tidak disiplin dan sekaligus sekaligus meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Setda Pemkab OKI,” katanya dihadapan ASN, Selasa (6/3) pagi.

Berita Sejenis
1 daripada 2

Ia menyebutkan, pegawai di lingkungan Setda Pemkab OKI merupakan sumber daya manusia (SDM) pilihan. Sehingga, harus menjadi contoh dalam menerapkan kedisiplinan dan kinerja bagi operasi perangkat daerah yang ada.

“Misalnya bagi pegawai yang tidak mengikuti apel pagi, akan mendapatkan potongan sebesar 0,5 persen hingga 100 persen,” katanya.

Antonius menambahkan, sejak standarisasi ISO diterapkan kantor Setda Kabupaten OKI, beban kinerja pegawai semakin bertambah. Sehingga pantas menerima tunjungan perbaikan penghasilan.

Untuk itu, lanjutnya, telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati OKI nomor 39/KEP/VII/2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekretariat Daerah.

Sementata itu, Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten OKI Yusuf Hendra menambahkan, tambahan penghasilan pegawai yang didapat ASN di lingkungan Setda bervariasi dari Rp750 hingga Rp3 juta perbulan.

“Potongan tunjangan kinerja juga disesuaikan dengan besaran TPP. Misalnya, staff pelaksana tidak mengikuti apel akan dipotong Rp5 ribu dan kepala bagian Rp20 ribu per hari. Kalau tidak masuk tanpa keterangan, dipotong Rp30 ribu ditingkat pelaksana dan Rp140 ribu bagi kepala bagian,” jelasnya.

Dijelaskan Hendra, kehadiran apel pagi dan kehadiran kerja di lingkungan Sekretariat Daerah saat ini sudah melalui perekaman absensi elektronik sidik jari, sehingga data kehadiran sangat valid.

Bagi yang melanggar  disiplin akan langsung dikenai pemotongan TPP dengan besaran yang sudah ditentukan. Dengan demikian, jika selama sebulan terus-menerus tidak pernah apel pagi dipotongan diatas 10 persen, maka tidak masuk kerja sama sekali, ASN tidak mendapatkan TPP. Korankito.com/endri/depe.