Bisa Dipercaya

Waduh, Kemenag Sumsel Sebut Abu Tours Tak Ada Izin

Foto/die

Palembang – Sebanyak 7.523 jemaah Sumsel terombang-ambing dengan janji keberangkatan umroh oleh biro perjalanan haji dan umroh Abu Tour.

Sebab, setelah mendaftar dan melunasi uang keberangkatan, para jemaah belum juga diberangkatkan.

Berita Sejenis
1 daripada 17

Kantor Wilayah Kementerian Agama pun pada 5 Februari 2018 lalu, diketahui telah memanggil pihak Abu Tour yang berpusat di Makassar.

Dimana dari hasil pertemuan itu, pihak Abu Tour berjanji dan berkomitmen akan memberangkatkan 1660 jemaah pada tanggal 10 Februari 2018 ini. Dan sisanya akan diberangkatkan pada Ramadhan mendatang.

“Di pertemuan itu, pihak Abu Tout berjanji membuat reschedule keberangkatan baik paket yang berangkat 9, 11 dan 12 hari, serta paket promo dan reguler. Reschedule itu harusnya sudah keluar tanggal 8 Februari 2018, namun sampai kini belum ada,” kata Kepala Kemenag Sumsel, Alfajri Zabidi, yang juga melihat langsung penyegelan kantor Abu Tour, Jum’at (9/2/2018).

Alfajri mengungkapkan, terhitung sekitar Rp165 miliar uang jemaah Sumsel yang sudah disetor ke Abu Tour dan hingga kini belum jelas kapan jemaah itu akan diberangkatkan.

“Jemaah umroh yang akan diberangkatkan pada 10 Februari tersebut, merupakan jemaah yang seharusnya berangkat pada bulan Januari 2018 kemarin. Ini masih terus kita kejar,” tuturnya.

Diketahui, Abu Tour sendiri sudah beroperasi di Palembang sejak tahun 2014 silam. Namun Alfajri mengaku Abu Tour tidak pernah mendaftar ke Kemenag Sumsel.

“Yang terdaftar hanya ada 9 biro umroh asli Palembang dan 16 perwakilan dari berbagai daerah. Untuk Abu Tour, sama sekali tidak terdaftar di kita (kemenag) dan setelah ada kasus baru Kemenag yang dilibatkan,” bebernya.

Permasalahan itu, kini sudah dilaporkan Kemenag Sumsel ke pusat. Kemenag Sumsel akan meminta agar Abu Tour dicabut izinnya karena selama ini beroperasi tanpa mendaftar di Kemenag Sumsel.

“Ini mau diusulkan ke pusat, kami sangat menyayangkan adanya jamaah yang tidak berangkat, bahkan keluarga saya juga tidak berangkat,” jelasnya.

Tidak hanya itu, sambung Alfajri, pihaknya juga akan membuka posko pengaduan di semua kabupaten dan kota, terkait dengan permasalahan ini.

“Posko pengaduan akan kita buka di semua daerah di Sumsel. Bagi masyarakat di luar Palembang, bisa melapor ke posko yang sudah disiapkan,” tutupnya. korankito.com/die