Terbaru! KPK Periksa Mantan pejabat Pemkot Palembang, Terkait Kasus Suap Pilkada

Ucok Hidayat ketika memberikan keterangan dihadapan awak media sesaat setelah diperiksa penyidik KPK di Mapolresta Palembang Rabu (24/1). foto/cr1

PALEMBANG – Meskipun sudah hampir lima tahun lamanya berjalan, akan tetapi skandal kasus suap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2013 lalu yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, yang menyeret mantan Waklikota Palembang Almarhum (Alm) Romi Herton dan istrinya Masyito belum juga selesai.

Dimana, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan saksi kepada beberapa mantan pejabat dilingkungan Pemerintahan kota (Pemkot) Palembang yakni Raymon Lauri yang sebelumnya menjabat Kabag Umum Pemkot Palembang dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Palembang.

Kemudian juga ada Ucok Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) di Pemkot Kota Palembang dan sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas PU Bina Marga Sumsel yang juga Manajer Sriwijaya FC.  

Tak hanya memeriksa mantan pejabat Pemkot kota Palembang saja, penyidik KPK pun juga memeriksa mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang Eftiyani dan juga beberapa pihak bank terkait Pilkada tahun 2013 lalu.   

Pantauan dilapangan sempat terjadi keributan antara awak media dan pihak dari penyidik KPK yang meminta untuk diliput perihal pemeriksaan saksi terkait kasus suap ini.

Kemudian tak lama berselang datang mantan ketua KPU Kota Palembang Etriyani yang memenuhi panggilan penyidik KPK.

Setetah beberapa menit menjalani pemeriksaan dari penyidik KPK, tak banyak yang dilontarkan mantan Ketua KPU Kota Palembang itu saat ditanya awak media. “Tidak ditanya apa-apa,” katanya singkat kepada awak media. Rabu (24/1).

Saat ditanya awak media, apakah pemanggilannya terkait dengan Pilkada padan tahun 2013, Etriyani pun menbantahnya. “Tidak ada kaitannya dengan Pilkada, hanya berkaitan dengan Muctar Efendi itu saja,dan BAP ulang, banyak dari pihak bank yang juga diperiksa oleh KPK,” ujarnya singkat.

Sedangkan, Raymon Lauri setelah diperiksa penyidik KPK tidak banyak bicara kepada awak media,”Lebih lanjut tanya penyidik yang memeriksa,”katanya.

Bahkan pertanyaan awak media yang meminta statementnya terkait hasil pemeriksaan yang dilakukannya pun dialihkan oleh Raymon .”Sudah makan belum,” ujarnya.

Tak lama berselang datang mantan Sekda Kota Palembang Ucok Hidayat, dengan menggunakan baju biru muda dengan menggunakan mobil dinasnya plat merah dengan BG 1471 RZ Ucok pun tergesa-gesa langsung menuju pintu depan dan naik kelantai dua, tak banyak yang diucapkan oleh Ucok terkait pemanggilan dirinya oleh penyidik KPK.

Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih dua jam lamanya, Ucok pun akhirnya keluar dari ruang Satreskrim Polresta Palembang Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ucok mengatakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak KPK terhadap dirinya terkait kasus skandal suap Pilkada tahun 2013 yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Sambungya, pemeriksaan lebih mendalami keterlibatan Muchtar Effendi, yang merupakan aktor pengurusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. “Terkait kasus suap Pilkada Kota Palembang tahun 2013. Tapi pemeriksaannya lebih pada keterlibatan Muchtar Effendi,” katanya kepada awak media.

Diakui Ucok, pemeriksaan terhadap dirinya oleh pihak KPK hanya sebagai saksi, dimana pada saat kasus suap itu terungkap, ia masih menjabat sebagai Sekda Kota Palembang. “Saya saat itu menjabat sebagai Sekda Palembang, makanya saya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi.” Ujarnya.

Ketika ditanya awak media pemanggilannya apakah melalui surat atau pesan singkat Short Mesagge Servis (SMS) Ucok mengungkapkan, kalau pemanggilannya melalui surat satu minggu yang lalu. “iPanggilannya melalui surat satu minggu lalu,” tuturnya.

Ucok mengaku, saat dirinya diperiksa oleh penyidik KPK. Ia ditanya lima pertanyaan “Pertanyaannya sama seperti sebelumnya (tentang Muchtar). Sekitar lima pertanyaan. Karena saya tidak tahu dan tidak kenal dengan Muchtar Effendi. Makanya tidak diteruskan,” terangnya.

Untuk diketahui, Muchtar Effendi sendiri ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2017 terkait kasus suap sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Muchtar juga disebut-sebut sebagai orang dekat yang hakim Mahkamah Konstitusi yang mengurus sengketa Pilkada di Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang.

Muchtar disangkakan melanggar pasal 12 huruf Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU 21 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta. (Korankito.com/cr1/mbam)

Berita Sejenis
1 daripada 3.838