Dipecat Sepihak, Puluhan Ketua RT/RW “Ngadu” ke Dewan

Puluhan Ketua RT/RW di Kexamatan Tebing Tinggi, saat mendatangi kantor DPRD Empatlawang, Selasa (19/12). foto/rodi

Empatlawang – Puluhan ketua RT/RW se-Kecamatan Tebing Tinggi, korban dugaan pemecatan sepihak oknum Lurah mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Empatlawang, Selasa (19/12) sekitar pukul 10.00.

 

Kedatangan mereka ke gedung wakil rakyat ini, untuk mengadukan permasalahan pemecatan yang mereka anggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Aksi damai ketua RT/RW se-Kecamatan Tebing Tinggi korban dugaan pemecatan sepihak ini, diawali dengan kegiatan Long March.

 

Berita Sejenis
1 daripada 4.013

Puluhan peserta terlihat mulai berjalan dari depan Kantor Lurah Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi, langsung menuju kantor DPRD Empatlawang yang terletak di Jalan Pembangunan Talang Banyu, Tebing Tinggi.

 

Setelah tiba di depan kantor DPRD Empatlawang, puluhan peserta aksi terus meneriakkan tuntutan, hingga pada akhirnya para peserta diterima sejumlah anggota dewan dari berbagai Fraksi, untuk mendengarkan aspirasi yang mereka sampaikan.

 

Sambil berorasi menggunakan pengeras suara, mereka menuntut pencabutan surat keputusan (SK) Lurah yang melakukan pemecatan sepihak yang mereka alami. Setelah terjadi dialog, sejumlah utusan peserta aksi, diperkenankan berdialog dengan anggota dewan di ruang komisi I DPRD Empatlawang, untuk diterima aspirasinya.

 

“Seluruh ketua RT/RW se-Kecamatan Tebing Tinggi, plus RT/RW di Kecamatan Pendopo, diberhentikan sepihak, kecuali ketua RT/RW di Kelurahan Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi yang belum menerima surat pemberhentian. Tanpa ada alasan yang jelas, kami dipecat, ini yang menjadi dasar aksi kami,” ujar koordinator lapangan (Korlap) Hasbi saat menyampaikan tuntutannya.

 

Dikatakan Hasbi, banyak kejanggalan yang ada di SK pemberhentian yang diterima pihaknya. Seperti alasan habis masa jabatan. Bahkan menurut pihaknya, ini hanya akal-akalan pihak kelurahan untuk menjadi dasar pemecatan. Sebab seluruh ketua RT/RW yang dipecat, masih panjang masa jabatannya dan dipilih oleh warganya.

 

“Kami tidak ada tuntutan lain selain pencabutan SK pemberhentian, yang dibuat sewenang-wenang oleh oknum lurah. Silahkan diberhentikan, jika memang habis masa jabatan, kami hanya minta hak kami selaku ketua RT/RW diteruskan sampai masa jabatan kami benar-benar berakhir,” tegasnya.

 

Senada, salah seorang utusan Ketua RT/RW Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Syafarudin Ali mengatakan, banyak hal aneh yang terjadi pada pemberhentian RT/RW di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi. Salah satunya, lurah yang bertugas di kelurahan yang melakukan pemecatan Ketua RT/RW ini, baru menjabat sebagai lurah selama dua bulan.

 

Karena itu pihaknya menduga, lurah ini memang membawa visi melakukan pemecatan Ketua RT/RW di wilayahnya, atas pesanan oknum tertentu. “Atas dasar apa, Lurah yang baru menjabat dua bulan ini, melakukan pemecatan RT/RW. Jelas kami menduga mereka ini membawa visi tertentu,” cetusnya.

 

Karena itu pihaknya minta difasilitasi oleh pihak DPRD Empatlawang, agar mempertemukan pihaknya dengan lurah yang melakukan pemecatan RT/RW tersebut. “Lurah tidak pernah mau bertemu dengan kami, ada apa ini. Yang lebih aneh lagi, saat pembagian intensif kami yang terakhir lalu, kami minta bertemu namun Lurah menolak. Kami meyakini ada pihak ketiga atas pemecatan kami selaku ketua RT/RW,” katanya.

 

Menjawab tuntutan peserta aksi, sejumlah anggota DPRD Empatlawang melalui moderator dialog Herman Rusul Yunus dari Fraksi Partai Demokrat mengambil kesimpulan, pihak DPRD Empatlawang menampung semua tuntutan yang disampaikan oleh peserta aksi sebagai bahan pihak DPRD Empatlawang, melalui Komisi I, secepatnya akan memanggil pihak eksekutif, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

 

Sebagai anggota DPRD Empatlawang, yang merupakan perpanjangan tangan semua rakyat di Empatlawang, pihaknya akan memperjuangangkan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Ketua RT/RW tanpa terkecuali.

 

“Namun keputusan ada dipihak yang berwenang, yang tentunya pihak SKPD yang berhubungan langsung dengan persoalan ini. Nanti akan dikelolah oleh Komisi I. Kami berterima kasih dengan adanya aksi damai yang bapak-bapak lakukan, dan mudah-mudahan dengan adanya aksi damai ini, akan menjadi jalan keluar dari permasalahan yang bapak-bapak hadapi saat ini,” harapnya.

 

Sementara, Bupati Empatlawang Syahril Hanafiah saat dikonfirmasi mengatakan, pemecatan Ketua RT/RW yang dilakukan lurah, harus berdasarkan alasan yang jelas dan berdasarkan dengan aturan yang sudah ada. Pihaknya dalam hal ini, akan meneliti alasan pemecatan, dengan memanggil pihak lurah.

 

“Alasan memecatnya itu apa, sudah sesuai aturan atau tidak. Kalau lurahnya yang salah, kita akan berdiri di belakang RT, demikian juga sebaliknya,” ujar Syahril. (rodi/ejak)

 

AN