Bisa Dipercaya

NUPTK Guru Honor Tersandung Kontradiksi Peraturan

Isu guru honor diutamakan Disdik Sumsel

Kepala Disdik Sumsel Widodo. Foto/ejak

Palembang – Entah bagaimana nasib guru honor saat ini hingga kedepannya nanti, terutama jenjang Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/K) pasca peralihan kepengurusannya dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Pasalnya, hingga saat ini belum ada formula yang dapat menjamin kesejahteraan guru honor akibat kontradiksi peraturan pemerintahan.

Seperti halnya yang terjadi pada awal 2017 lalu, dimana gaji guru honor sempat terkendala dan belum dibayarkan hingga beberapa bulan akibat masalah administratif pasca peralihan yang belum rapi karena bengkaknya jumlah guru yang dianggarkan dengan yang dimutasikan serta kontradiksi antar peraturan tadi. Dan saat ini sudah terselesaikan dengan mengandalkan beberapa pos dana yang ada di sekolah.

Berita Sejenis

Juruparkir Cekoki Miras dan Perkosa Bocah SD

Kids Zaman Now Menguncangkan Dunia

Tim Satgas Lubuklinggau Cek Stok Jelang Natal

1 daripada 3.081

Kemudian salah satu krisis lainnya yang tengah dihadapi guru honor tersebut ialah mereka tidak bisa mengurus sertifikasi maupun mendapat tunjangan lainnya lantaran belum mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang lagi-lagi akibat masalah yang sama yakni kontradiksi antar peraturan.

Berdasarkan Surat Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) nomor : 14652/B.B2/pr/2015 tanggal 28 Desember 2015 dimana GTK non Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mempunyai Surat Keputusan (SK) dari kepala daerah untuk sekolah negeri, sedangkan untuk sekolah swasta harus mempunyai SK pengangkatan GTY selama dua tahun berturut-turut dari yayasan. Sementara Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48/2005 melarang kepala daerah mengeluarkan SK tersebut, sehingga saat ini hanya sebagian guru honor saja yang mempunyai NUPTK tersebut dikarenakan memang sudah ada NUPTK pra peralihan.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Selatan (Sumsel) Widodo angkat bicara, hasil pertemuan gubernur beberapa waktu di Surabaya bahwa APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) sedang mengusulkan agar ada formula terhadap PP 48/2005 yang selama ini menjadi halangan. Di Sumsel sendiri, isu guru honor ini dijadikan isu terpenting untuk mendapat penyelesaian cepat, tepat, dan memenuhi kaidah aturan yang ada dan didukung oleh Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel.

“Itulah yang disebut kontradiktif, satu aturan melarang dan aturan lain mensyaratkannya. Hasil pembicaraan di Surabaya itulah nanti untuk menjawab hal itu setelah pusat dapat menjelaskan kontradradiksi itu. Semoga segera ada jawaban di awal 2018,” harapnya saat dikonfirmasi Koran Kito melalui pesan singkatnya, Kamis (7/12) petang. (Ejak)

Foto guru demo