Lagi, Dana Desa Dilaporkan Warga

Perwakilan warga Desa Lubuk Layang Ulu, Kecamatan Kikim Timur mendatangi Tim Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat, DPRD Kabupaten Lahatdan Kejaksaan Tinggi Negeri Kabupaten Lahat terkait realisasi dana Desa tahun anggaran 2016, yang dinilai warga tidak sesuai dengan rencana dan diduga kuat syarat dengan penyimpangan (Korupsi).
FOTO:KORKIT/UJANG

Lahat – Setelah beberapa waktu lalu Kepala Desa Sungai Laru, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat dilaporkan masyarakat ke pihak penegak hukum. Kali ini, giliran 6 perwakilan warga Desa Lubuk Layang Ulu, Kecamatan Kikim Timur mendatangi Tim Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat, Pemda, DPRD dan Kejari Lahat.

Kedatangan 6 perwakilan warga tersebut guna menyampaikan berkas laporan masyarakat terkait realisasi dana Desa tahun anggaran 2016, yang dinilai warga tidak sesuai dengan rencana dan diduga kuat syarat dengan penyimpangan (Korupsi). Dalam berkas laporannya, lebih dari 50 persen masyarakat Desa Lubuk Layang Ulu memberikan tandatangan dan setuju jika realisasi DD itu diperiksa dan diaudit oleh tim Apip dan aparat penegak hukum lainnya.

Berita Sejenis
1 daripada 3.764

“Kami mewakili ratusan maayarakat desa kami menyampaikan laporan dugaan penyimpangan dana desa kami, sebab banyak sekali perjananan dana desa yang tidak sesuai dengan perencanaan. Bahkan kepala desa kami tidak transparan dalam pengelolaan keuangan dana desa ini,” ujar Mahtoni selaku perwakilan masyarakat, didampingi oleh Ketua BPD dan sekdes serta warga lainnya, saat ditanya mengenai kedatangan mereka ke kantor Kejari Lahat, Senin (30/10), sekira pukul 14.00 Wib.

Menyikapi tembusan laporan yang disampaikan warga ini, pihak Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat melalui Kasi Pidsusnya, Rifqi Arialfha menyarankan, agar masyarakat melaporkan hal tersebut ke pihak APIP terlebih dahulu.

“Kita akan memproses perkaranya setelah ada hasil audit reguler yang dilakukan oleh tim APIP, karena prosedur itu sesuai dengan instruksi presiden. Setelah ada pemberitahuan hasil audit tim APIP, baru kita bisa memprosesnya”, terang Rifqi saat memberi pencerahan pada perwakilan warga.

Hasil audit dari tim APIP pun kata Rifqi, tidak bisa serta merta langsung diproses. Menurutnya, APIP masih bisa melakukan pembinaan dengan mengembalikan dana, jika setelah audit terdapat kerugian negara dalam DD tersebut.

“Mungkin kadesnya bisa kembalikan uang negara itu. Tapi kalau masih saja bandel, baru ada kemungkinan akan diproses,” pungkasnya. korankito.com/ujang