Teror Rotasi Kepsek, Langgar Etika Profesi

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumsel Ahmad Zulinto (Tiga dari kiri) ketika pembekalan Kode Etik Guru di gedung guru PGRI Kota Palembang di jalan A Yani, Rabu (18/10). Foto/ejak

Palembang – KORKIT
Adanya surat kaleng yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Selatan (Sumsel) Widodo mengenai kebijakan rotasi kepala sekolah (kepsek) akhir Oktober ini, dinilai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumsel Ahmad Zulinto melanggar etika keprofesionalan seorang guru.
Hal ini diungkapkan Zulinto seusai membuka pembekalan Kode Etik Guru di Gedung Guru PGRI Kota Palembang di jalan A Yani, Rabu (18/10). Menurutnya, pergantian kepsek tersebut merupakan hak prerogratif Disdik Sumsel, artinya mereka sudah merencanakan penugasan dan menetapkan orang terbaik di Sumsel untuk memimpin sekolah tersebut.
“Yang namanya teror meneror itu tidak boleh. Jelas melanggar kode etik guru ataupun etika keprofesionalan seorang pendidik,” ungkap pria berkacamata yang menjabat sebagai Kepala Disdik Kota Palembang ini.
Mengenai rotasi kepsek ini, PGRI Sumsel menyarankan agar dilakukan sesuai domisilinya. “Takutnya, kalau keluar daerahnya bisa-bisa akan menjadi kendala dalam keaktifan kepsek tersebut,” harapnya.
Senada, pengamat pendidikan Sumsel Muhammad Sirozi menambahkan, oknum yang melakukan teror untuk mempertahankan jabatannya merupakan sikap yang tidak etis. “Kebijakan rotasi tidak perlu diributkan, karena itu hak dari Kadisdik Sumsel. Sangat disayangkan kalau sampai ada yang melakukan teror,” tambahnya.
Sementara, lanjut Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang ini, aksi protes boleh saja dilakukan jika kepsek yang ditunjuk oleh Kadisdik Sumsel  tidak sesuai dengan prosedur. “Tapi kalau sesuai dan semua persyaratan terpenuhi maka tidak perlu diributkan lagi,” pungkasnya. korankito.com/ejak