Mutasi Salahi Aturan, Syahril: Laporkan

Pelantikan pejabat eselon II, III dan IV, di lingkungan Pemkab Empatlawang, Jumat (13/10) di Rumdin Bupati Empatlawang. foto/rodi

 

Empatlawang – Bupati Empatlawang H Syahril Hanafiah membantah adanya nuansa politik dalam mutasi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empatlawang hari ini, Jum’at (13/10).

 

Menurut Syahril saat dikonfrimasi awak media mengaku, kalau pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait mutasi jabatan yang dilakukan pihaknya. Sedangkan mengenai Undang-Undang (UU) nomor 10/2016 tentang kepala daerah dilarang melakukan pengantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon (Paslon), sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Dirinya menegaskan paham betul mengenai hal tersebut.

 

 

“Kita sudah berkoordinasi dengan dengan Mendagri mengenai mutasi ini. Dan terkait UU tersebut saya sudah mengetahuinya. Saya kan tidak calon,” tegas Syahril setelah pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Empat Lawang, Jum’at (13/10).

 

Ditegaskannya, jika ada pihak lain yang ingin mempersoalkan atau pun melaporkan dirinya tentang kebijakan yang telah ia buat ini. Maka dirinya siap dilaporkan sesuai hukum yang berlaku.

 

“Memang Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Sekertaris Daerah (Sekda) Empatlawang kemarin itu ditelpon oleh anggota dewan mengenai hal tersebut. Kemudian mereka langsung rapat mempelajari hal itu. Menurut saya mutasi ini tidak ada menyalahi aturan, saya kan tidak calon tahun depan,” tegasnya sekali lagi.

 

Kedepan, lanjut Syahril, masih ada lagi mutasi dan juga lelang jabatan. Untuk lelang jabatan akan ada tiga posisi yakni, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lalu Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Linmas, kemudian Kepala Dinas Ketahanan Pangan. “Yang perlu diketahui, jabatan itu adalah kepercayaan bukan hak,” pungkasnya.(korankito.com/rodi/ejak)