Pengajuan Revisi Lahan Parkir Ibis Tak Sesuai

Rapat Dewan Komisi I DPRD Kota Palembang Pembahasan permasalahan Hotel Ibis bersama instansi terkait. foto/rika

Palembang – Pembangunan Hotel Ibis banyak menuai masalah, mulai dari izin IMB, penggunaan tower crane. Kali ini, pengajuan revisi penyediaan lahan parkir roda empat oleh pihak Hotel Ibis milik PT Indo Citra Mulia yang merupakan anak perusahaan PT Thamrin Group kembali bermasalah, karena ditengarai tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) melalui Kepala Bidang Keselamatan Dishub Palembang, Zulkifli pada rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Komisi I DPRD Palembang, Kamis (12/10).

Zulkifli menerangkan, berdasarkan revisi Amdal Lalin yang berupa gambar konstruksi lahan parkir untuk roda empat yang diajukan ke Dishub Palembang, pihak Ibis memastikan ketersediaan lahan parkir tersebut mencukupi untuk 86 unit kendaraan roda empat, namun nyatanya di lapangan lahan tersebut hanya mampu menampung 56 kendaraan saja.

“Setelah kita cek ke lapangan langsung oleh tim Dishub Palembang ternyata lahan yang disediakan hanya mampu menampung sekitar 56 kendaraan roda empat. Jadi kurang 30 lagi, untuk menyesuaikan dengan konstruksi yang diajukan,” tukasnya.

Dengan demikian, Dishub meminta kepada pihak Ibis untuk mengajukan surat pernyataan disertai tanda tangan notaris yang berisi kalau pihak Ibis berjanji akan menambah ketersediaan lahan parkir yang masih kurang tersebut hingga Senin (16/10) mendatang.

“Syarat keluarnya Amdal Lalin itu, gambar konstruksi juga harus disahkan juga oleh PUPR Palembang. Kalau ini masih tidak bisa dipenuhi, kami tidak mau mengeluarkan surat rekomendasi lagi dan kemungkinan Pemkot melalui seluruh instansi terkait akan membekukan IMB Ibis,” jelasnya.

Ditambahkannya, pihak Dishub juga pernah memberikan saran kepada Ibus terkait parkir kendaraan roda empat. Dimana kalau memang tidak ada lahan parkir lagi, maka jangan ada meeting room tapi pengembang tetap menolak saran ini. “Mereka (Ibis) menolak saran tersebut, dan katanya mereka akan menambah lahan parkir dengan membeli lahan yang ada di depan Hotel Ibis, kita juga tidak tahu lahan mana yang dimaksud,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang, Endang Larasati Lailasari mengatakan, sejauh ini pihaknya tidak melihat adanya itikad baik dari pengembang. Ia pun mempertanyakan bagaimana bisa ada kesalahan di Amdal Lalin tapi tidak ditindak.

“Belum lagi para pekerja Hotel Ibis masih dengan santainya melakukan pekerjaannya seolah-olah tak ada masalah, seakan-akan rekomendasi dan keberadaan Pemkot Palembang sama sekali tidak dianggap. Senin nanti kita akan ambil tindakan tegas,” katanya.

Ditempat yang sama, Plt Dinas Penanamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Ratu Dewa menjelaskan, pihaknya sudah mengirimkan surat penjelasan sejauh mana revisi izin hotel tersebut ke dinas terkait seperti Dishub, Dinas PUPR, DLHK, Satpol PP dan dinas terkait lainnya. “Kami juga meminta progres revisi ini, ditunggu hari Senin,” singkatnya.

Anggota Komisi I DPRD Palembang lainnya, Adi Afriliansyah menambahkan, permasalahan ini sudah cukup terang. Ia meminta agar para petinggi Pemkot Palembang segera mengambil tindakan tegas.

“Saya rasa orang awam saja mengerti permasalahan ini. Perlu dicatat ini bukan masalah politik, ini real masalah Pemkot, jadi jangan cuma tegas kepada PKL saja,” tukasnya. (korankito.com/rika/ria)