Bisa Dipercaya

Lebih Dari 100 Guru Di Palembang Harus Kembalikan Uang Negara

Suasana rapat pengembalian TPG GTK di aula lantai III Kantor Disdik Kota Palembang. foto/ejak

Uang negara yang harus dikembalikan GTK sebesar Rp800 jutaan

Palembang – KORKIT

Berita Sejenis

Terjawab! Status Hubungan Agnez Mo dan Chris Brown

Ratusan Gas “Melon” Dijual Murah

SMAN Sumsel Konsisten Dalam Pengabdian Masyarakat

1 daripada 3.087

Sekitar 157 guru dan tenaga pendidik (GTK) dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/K) di Kota Palembang harus mengembalikan tunjangan profesi guru (TPG) periode 2016 yang dibayarkan negara saat mereka cuti besar.

 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto menerangkan, dari data yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk jenjang SD ada 81 GTK, jenjang SMP ada 40 GTK, SMA ada 21 GTK dan SMK ada 15 GTK yang harus mengembalikan uang negara, sebab saat mereka melaksanakan cuti besar seperti ibadah Haji, Umrah dan melahirkan namun TPG mereka tetap dibayarkan.

 

“Ini bukan kerjaan kita (Disdik Kota Pelambang) melainkan hasil pemeriksaan BPK dan mereka (GTK) wajib mengembalikan. Memang ada yang sudah mengembalikan sejak awal dan tetap dipanggil karena bukti pengembaliannya belulm terkonfirmasi. Maka dari itu kita gelar rapat pengembalian TPG ini agar jelas mana yang masih harus membayar dan mana yang sudah membayar,” terangnya seusai membuka rapat pengembalian TPG di aula lantai III Kantor Disdik Palembang, Rabu (11/10).

 

Pengembalian dananya beragam, lanjutnya, untuk cuti Ibadah Haji yakni senilai dua bulan TPG, ibadah Umroh senilai TPG sebulan dan untuk cuti melahirkan senilai tiga bulan TPG. Ini memang sesuai ketentuan yang ada Permendikbud no 12 tahun 2017 lamp 1 hal 3 point 9 huruf (f) bahwa cuti besar maka tunjangan profesi maupun struktural tidak dapat dibayarkan dan Peraturan Pemerintah nomor 74/2008 tentang guru.

 

“Yang saya tahu dana yang harus dikembalikan totalnya mencapai Rp800 jutaan dan tidak ada deadline tertentu untuk pengembaliannya. Namun kalau tidak mengembalikan akan ada sanksi hukum yang menanti mereka. Dan mereka mengembalikan sendiri ke kas daerah melalui bank daerah dan tidak dipotong dari gaji maupun tunjangan pada periode berikutnya,” jelasnya.

 

Sementara itu, salah satu GTK yang harus mengembalikan uang negara tersebut namun tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, saat ini ia sebenarnya sudah pensiun, namun ia masih menerima TPG dengan masa kerja selama delapan hari saat ia cuti ibadah Umrah. Jadi ia akan mengembalikan sesuai peraturan yang ada.

 

“Saya kaget menerima laporan harus mengembalikan TPG tersebut, karena saya hanya menerima saja. Saya kira sudah dipotong langsung. Kalau dihitung selama delapan hari kerja tersebut dananya senilai Rp500 ribuan. Ya, tentu akan saya kembalikan sesuai ketentuannya, karena itu bukan hak saya,” pungkasnya. (korankito.com/ejak)