Bisa Dipercaya

Disdik Sumsel Upayakan Mobilisasi Remote Area

 

Kepala Disdik Sumsel Widodo. foto/ejak

Palembang – KORKIT

Berita Sejenis
1 daripada 3.093

Dalam memenuhi target Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) 100 persen ujian berbasis komputer pada 2018, Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Selatan (Sumsel) bakal memobilisasi pelajar di remote area atau daerah terpencil.

 

Kepala Disdik Sumsel Widodo mengatakan, target kementerian tahun depan seluruh ujian nasional (UN) sudah berbasis komputer semua. Oleh karena itu pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah atau disdik kabupaten/kota kalau di sekolahnya sarana yang memadai untuk dipinjam saat pelaksanaan ujian jenjang sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/K) dan sebaliknya.

 

“Kita akan coba mobilisasi anak di remote area untuk dapat ujian di sekolah terdekat yang sarananya sudah mendukung. Kita harap pihak vendor juga dapat menyiapkan jaringan wilayah yang masih zero ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan,” kata Widodo, Rabu (11/10).

 

Selain itu, Widodo menjelaskan, kebijakan ini berhubungan dengan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 mendatang dengan sistem cluster atau zonasi yang diyakini oleh kementerian untuk menghilangkan kastanisasi sekolah.

 

“Kita harapkan hasil ujian tersebut dapat menjadi penilaian masuk di sekolah atau jenjang berikutnya. Dimana untuk perhitungan persentasenya yakni 50 persen untuk rayon (zonasi), 40 persen untuk calon siswa di luar rayon, tujuh persen luar kabupaten/kota dalam provinsi dan tiga persen dari luar provinsi,” pungkasnya.

 

 

Sementara itu, Kepala SMKN 5 Palembang Zulfikri menuturkan, peminat di sekolahnya untuk jurusan multi media pada PPDB tahun ajaran 2017/2018 mencapai 60 persen yang berasal dari luar Kota Palembang. Hal ini dikarenakan tidak semua daerah di Sumsel yang mempunyai jurusan tersebut. Berbeda dengan jenjang SMA yang hanya punya jurusan ilmu pengetahuan alam dan sosial (IPA/IPS) sehingga dapat langsung menerapkan sistem zonasi tersebut.

 

“Sebenarnya bisa kita jalankan sistem zonasi tersebut, namun kembali lagi kepada peminatan calon siswanya. Sebab tidak semua SMK mempunyai jurusan yang sama ditiap daerah. Kan kasihan sama calon siswanya, kalau dipaksa mengikuti jurusan yang tidak mereka sukai, maka output-nya pasti tidak maksimal,” pungkasnya. (korankito.com/ejak)