JM Group Minta Polisi Selidik Penerbitan Surat Izin Operasi Tower Crane Hotel Ibis

Bangunan Hotel Ibis. KORANKITO/IST.

Palembang- Polemik pembangunan Hotel Ibis yang berada di Jalan Letkol Iskandar, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan IT I Palembang tak kunjung usai.

Pasalnya, pihak PT Sebagun Bumi Andalas melalui Kuasa Hukum LBH PWI meminta pihak kepolisian untuk menyelidiki dan menangkap oknum penerbitan surat operasi tower crane Hotel Ibis yang tidak diakui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi  Sumatera Selatan (Sumsel) dan diduga palsu.

“Tangkap dan penjarakan oknum penerbit serta pengguna surat keterangan sementara pemeriksaan dan pengujian angkat angkut nomor :-/K3PAA/NAKERTRANS/2017 yang tidak diakui oleh Disnakerstrans Sumsel,” ucap Iir Sugiarto didampingi Ade Akbar selaku kuasa hukum PT Sebagun Bumi Andalas.

Ia menyebutkan, pihaknya sendiri sudah menerima surat dari Disnakertrans Sumsel dengan nomor 560/3208/Nakertrans/2017 bertanggal 7 September dan ditangani langsung oleh Plt Kadin Disnakertrans Sumsel Dewi Indriati.

Isi dalam surat tersebut, lanjutnya, yang pertama Disnakertrans Sumsel tidak pernah menerbitkan surat keterangan sementara pemeriksaan dan pengujian angkat angkut dengan nomor /K3-PAA/Nakertrans/2017 yang berhubungan dengan operasional tower crane di proyek pembangunan hotel Ibis dan kedua menyatakan surat tersebut tidak berlaku lantaran tidak terdata di Disnarkertrans Sumsel.

“Sebagaimana yang telah diatur dalam aturan hukum yang ada di negara kita, sudah sepatutnya oknum penerbitan mapun pengguna dikenakan sanksi hukum yang berlaku di negara ini,” tambah Iir saat ditemui di salah satu hotel yang berada di kawasan IB I Palembang, Kamis (21/9) sore.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Disnakertrans Sumsel untuk mengambil tindakan tegas dengan memerintahkan kontraktor pembangunan Hotel Ibis PT Mitra Langgeng untuk segera melepas tower crane yang diduga dioperasikan tanpa ada pemeriksaan dan pengujian terlebih dahulu oleh Disnakertrans Sumsel.

“Dan, kami juga meminta kepada pimpinan Disnakertrans Sumsel untuk melakukan pemeriksaan terhadap oknum pejabat yang telah menandatangani surat keterangan sementara pemeriksaan dan pengujiang angkat angkut tersebut,” tutupnya.korankito.com/depe.