Delapan Bulan Tak Operasional, PT Galpin Minta Ganti Rugi Pemkot

Asisten III Setda Kota Palembang, Agus Kelana. Foto/Raya.

Palembang – Terhalangnya jalur masuk kapal ke PT Galpin oleh adanya pembangunan proyek pembangunan Musi IV menyebabkan kerugian yang dialami PT Galpin selama delapan bulan terakhir. lantaran PT Galpin tidak bisa beroperasional. Perwakilan dari PT Galpin pun akhirnya mendatangi Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang guna mengajukan ganti rugi akibat dari tidak beroperasionalnya perusahaan tersebut, Selasa (22/8).

Asisten III Bidang Administrasi Daerah Kota Palembang, Agus Kelana menjelaskan, permasalahan yang dihadapi PT Galpin tersebut yakni pembebasan lahan untuk kawasan tersebut belum bisa diputuskan Pemkot Palembang. Pasalnya lahan tersebut juga bukan milik PT Galpin melainkan milik Pemerintah.

“Lahan yang digunakan PT Gaplin tersebut merupakan ganti rugi tanah atas nama Ny. Rahaya sebagai pembayaran dari lahan yang ada di Jalan Veteran beberapa tahun lalu dengan luas 1,908 Ha. Pemkot belum bisa mengambil keputusan sebab masih bingung nanti ini akan dibayar kesiapa dan siapa, masih perlu di perjelas,” tuturnya, saat diwawancarai di Ruang rapat II Setda Palembang, Selasa (22/8).

Menurut Agus, sebenarnya lahan tersebut tidak bersinggungan langsung dengan proyek Musi IV, hanya saja unruk ruang milik jalan itu terkena. Jadi dalam hal ini, PT Gaplin merasa tidak bisa melakukan kegiataan karena merasa terganggu. Sedangkan statusnya sendiri, PT Gaplin ini menyewa kepada Pemerintah dalam per tiga bulan.

“Sewa menyewa dengan pemkot 3 bulan. Pembebasan ganti rugi ya paling ganti rugi tanam tumbuh lah gitu. Nanti berapa danke siapa ini akan dibayarkan kita tunggu saja, ini tergantung tim pengadaan yakni BPN dan Satker, kesiapa dan berapa besar nantinya pembayaran ganti rugi ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Lawyer PT Galpin, Subiatno menjelaskan, dalam kurun waktu 8 bukan tersebut pihak PT Galpin sama sekali tidak bisa bekerja dan beraktifitas. Sehingga ini sangat merugikan, baik itu kerugian gedung dan tanahnya. Pihaknya pun bertujuan agar Pemkot segera menyelasaikan permasalahan ini.

“Sudah kali ke 4 kami audensi dengan pemkot tapi belum juga tuntas. Kami minta ganti rugi semuanya, baik itu kerugian gedung yang terkena dan tanahnya, dimana kerugiannya sekitar diatas Rp 1 Miliar lah,” sebutnya.

Namun disini, tambahnya, PT Gaplin tidak menghalangi pembangunan Pemkot Palembang. “Untuk lahan awalnya statusnya sewa menyewa dengan Pemkot tapi sekarang kami masih proses pengajuan permohonan sertifikat tapi BPN belum mengeluarkan, kami belum tau alasannya apa. Tapi yang jelas kami ingin ini segera mendapatkan solusinya,” pungkasnya. (korankito.com/raya/amel).