Tersangka Pungli Dana Desa Diberhentikan dari Jabatannya

Tersangka kasus OTT Dana Desa (DD), Alhumaidi Saman bersama salah seorang saksi dari Kades, memperagakan perannya masing-masing dalam reka ulang di lokasi OTT, Kamis (6/7). Foto/rodi/dok

Empatlawang- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empatlawang, ternyata sudah memberhentikan Alhumaidi Saman, dari jabatannnya selaku Kepala Dinas Pemberdaya Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadis PMDP3A) Kabupaten Empatlawang, sejak 14 Juli lalu.

Hal ini dilakukan, menyusul ditetapkannya yang bersangkutan oleh penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Empatlawang, sebagai tersangka kasus pungutan liar (Pungli) Dana Desa.

Kepala Badan Pemberdayaan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Empatlawang Januarsyah Hambali mengatakan setelah pihaknya menerima surat penetapan tersangka atas nama Alhumaidi Saman, pihaknya langsung memproses pemberhentian yang bersangkutan dari Kepala DPMDP3A Kabupaten Empatlawang.

“Surat keputusan pembebas tugasan yang bersangkutan itu sudah keluar per 14 Juli lalu. Jabatannya itu kini dipegang oleh orang baru, sebagai Pelaksana tugas Kepala DPMDP3A Kabupaten Empatlawang Gatmir,” ungkap Januarsyah di ruang tugasnya, Rabu (19/7).

Dikatakannya, tindak lanjut yang akan ditempuh Pemkab Empatlawang kepada yang bersangkutan, berkaitan dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih disandang Alhumaidi. Selanjutnya menunggu keputusan hukum tetap (Incrah) yang sedang dijalani yang bersangkutan.

“Jika keputusan hukum dari pengadilan yang menetapkan dia ini harus menjalani hukuman diatas 2 tahun, dan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, proses pemecatan dia sebagai ASN akan dilakukan,” jelasnya.

Masih kata Januarsyah, jika merujuk Undang-undang ASN terdahulu Saman terbukti bersalah di pengadilan, meskipun satu hari menjalani hukuman, dapat dipecat dari ASN. Hanya saja, saat ini UU ASN sudah mengalami perubahan, seorang ASN baru bisa dipecat permanen jika keputusan di pengadilan menghukumnya lebih dari 2 tahun.

“Aturan yang baru, ketika seorang ASN ditetapkan tersangka oleh penyidik dalam suatu kasus hukum, jika dia memegang jabatan strategis, itu hanya jabatannya dicopot. Namun, jika dia sebagai ASN biasa, itu harus dipecat sementara dari ASN, sampai proses peradilan mempunyai kekuatan hukum tetap, baru diproses lanjutan, apakah dipecat permanen atau tidak,” terangnya.

Sama halnya dengan kasus yang dialami Alhumaidi, yang bersangkutan hanya dicopot jabatannya selaku Kepala Dinas. Sementara untuk status ASN-nya itu masih disandangnya, hingga peradilan sudah menetapkan hukum tetap, baru proses lanjutan. Jika diatas 2 tahun bisa langsung dipecat, jika dibawah itu status ASN-nya tetap.

“Harusnya iya, status ASN-nya itu langsung dicabut sementara. Karena dia Kepala Dinas, yang bersangkutan hanya dicopot jabatanya,” katanya.

Sekedar mengigatkan, Alhumaidi Saman disangkakan menerima uang sebesar Rp32,5 juta dari tiga orang Kepala Desa (Kades) yakni Kades Padang Titiran, Karang Are dan Kades Canggu, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empatlawang, di Kantor DPMDP3A Kabupaten Empatlawang, Selasa (20/6) lalu, sekitar pukul 13.00 WIB.

Uang tersebut diduga merupakan setoran wajib setiap Kades, kepada Kepala DPMDP3A Empatlawang, terkait telah dicairkannya Dana Desa (DD) termin pertama di wilayah Kecamatan Talang Padang. Korankito.com/rodi/depe.