Pembangunann IPLT tidak Kantongi izin UKL dan UPL

Kepala DLH Empatlawang, Mhs Nawawi, meninjau langsung lokasi pembangunan IPLT di kawasan Pulo Emass Tebing Tinggi. KORANKITO/RODI

Empatlawang- Lokasi pembangunan Instalasi Pengendapan Limbah Tinja (IPLT) di kawasan terpadu Pulo Emass Tebing Tinggi, dipantau langsung Tim dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Empatlawang, yang dipimpin langsung oleh Kepala DLH Kabupaten Empatlawang Mgs Nawawi.

Dari hasil peninjauan itu, dipastikan pelaksanaan pembangunan IPLT tersebut belum mengantongi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Ini artinya, pembangunan IPTL tidak diketahui secara resmi, oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Empatlawang.

“Saya tak mau bilang pembangunan IPTL ini adalah ilegal, namun yang pastinya, kita belum pernah mengeluarkan dokumen UKL/UPL untuk bangunan ini,” kata Mgs Nawawi, disela-sela peninjauan itu, Rabu (19/7) siang.

Terkait pernyataan sebelumnya yang menyebutkan sudah ada izin Amdalnya, hal ia sampaikan benar. Namun izin Amdal yang dikeluarkan pihaknya, adalah izin Amdal Kawasan keseluruhan bagi kawasan Pulo Emass. “Jadi, setiap unit pembangunan di kawasan ini, masih wajib mengantongi dokumen UKL/UPL, termasuk IPLT ini,” tegasnya.

Pihaknya lanjut Nawawi, memang pernah mendapat penjelasan dari pihak Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Empatlawang, yang saat ini sudah bergabung dengan Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang, namun fisik bangunannya tidak seperti saat ini. Saat itu kata Nawawi, pihak PU CIpta Karya menjelaskan jika nantinya bangunan pengelolaan limbah tidak di atas permukaan tanah.

“Mereka menjelaskan jika pengelolaannya di bawah tanah. Kalau seperti ini tidak seperti yang mereka jelaskan sebelumnya,” sesalnya.

Nawawi menyebut segera meminta klarifikasi dari pihak Cipta Karya, terkait adanya pembangunan IPLT tersebut. Jika memang sudah sesuai dengan masterplan Pulo Emass, karena ada perubahan DED, seharusnya perubahannya harus melibatkan pihak DLH. “Sebab, setahu kami di DED pembangunan kawasan Pulo Emas itu tidak ada bangunan IPLT. Kalau memang harus ada IPLT, lokasinya juga tidak cocok di sini,” jelasnya.

Masih kata Nawawi, pihaknya dalam waktu dekat segera mengambil langkah-langkah terkait adanya pembangunan IPLT di kawasan yang akan dijadikan kawasan sentra ekonomi, perdagangan dan wisata tersebut. Dia kembali menjelaskan, untuk pengelolaan sampah jika lokasi ini sudah jadi nanti di kawasan ini akan disediakan Tempat Pembuang Sementara.

“Intinya, sesuai dengan dokumen Amdalnya, pengelolaan sampah tidak di lokasi pulau, namun tetap dibuang ke TPA di jalan poros. Di sini hanya disediakan TPS sampah, kalau IPLT, itu harus dikaji ulang,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, adanya pembangunan IPLT di kawasan terpadu Pulo Emass Tebing Tinggi, Kabupaten Empatlawang menuai sorotan dari masyarakat. Beberapa diantaranya, menolak dengan tegas adanya pembangunan IPLT di kawasan itu, karena diduga tidak sesuai dengan rencana yang ada di masterplan pembangunan Pulo Emass.

“Saya bukannya menolak adanya pembangunan dari pihak manapun di kabupaten ini. Tapi, kalau melihat adanya bangunan IPLT di dekat bangunan Pasar Tradisional, saya pikir ini aneh saja. Masa, bangunan pengelolaan kotoran manusia di dekat pasar,” cetus Ozi, salah seorang warga Tebing Tinggi.

Karena itu, dia berharap pemerintah segera meninjau kembali pelaksanaan proyek tersebut, sebab mengancam keberlangsungan pembangunan di kawasan terpadu Pulo Emass, yang sudah dicetuskan oleh Bupati Empatlawang terdahulu.

“Mana ada di kawasan perdagangan ada bangunan pengeloaan kotoran manusia. Apapun bentuknya, tentu ini sangat bertentangan dengan tata lingkungan. Coba bayangkan bagaiman jika kita seorang pedagang, di dekat kita jualan ada tempat pengelolaan kotoran,”tutupnya. Korankito.com/rodi/depe.