Warung Tenda dan Rumah Makan Emperan Segera Dikenakan Pajak

Palembang – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) terkait penarikan biaya untuk setiap warung tenda dan rumah makan emperan yang ada di Palembang, ditargetkan segera diterapkan di tahun ini.

Hal ini guna mendongkrak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Untuk saat ini progres penerapan pajak tersebut masih dalam tahap pembahasan.

Berita Sejenis
1 daripada 4.096

Walikota Palembang melalui Kepala Dinas Pengelolaan Pajak Daerah (DPPD) Kota Palembang, Sinta Rahardja menjelaskan, hingga kini masih akan dibahas bersama Walikota Palembang dan DPRD Kota Palembang serta instansi terkait.

“Dalam waktu dekat akan kita bahas bersama. Penarikannya nanti entah dalam bentuk retribusi ataupun pajak, itu kita belum tahu, tapi akan diputuskan secepatnya. Paling tidak tahun ini target kita sudah bisa diterapkan,” ungkapnya, Kamis (8/6).

Menurut Sinta, segala bentuk persiapan seperti pendataan warung tenda dan rumah makan emperan sudah dilakukan. Dengan menghimpun seluruh pedagang yang ada, jumlah pedagang dapat sinkron berapa PAD yang akan diterima melalui pajak tersebut.

“Belum kita kalkusikan itu jumlahnya berapa, tapi itu nanti akan kita bagi sesuai dengan jenis-jenis dagangannya. Misal pedagang soto, bakso, sate, nasi goreng dan pecel lele. Ini tersebar di 16 kecamatan yang ada. Tapi yang paling dominan itu di Kecamatan Ilir Timur (IT) I, kalau untuk daerah Gandus itu ada tapi tidak banyak,” imbuhnya.

Ditambahkan Sinta, peluang PAD dari pajak atau retribusi ini nanti cukup besar, yakni sekitar Rp 3,6 miliar. Untuk itu, Peraturan Daerah (Perda) untuk pajak pedagang emperan juga sudah diajukan ke DPRD Palembang dan sedang dalam kajian.

“Jika dalam satu hari pajak yang didapatkan sekitar Rp10 juta, maka pertahun kita akan menerima pajak bisa mencapai Rp 3,6 miliar. Ini sangat potensial bagi PAD kedepan. Untuk Perdanya, dewan kini masih mengkaji rencana tersebut dan butuh waktu dalam prosesnya,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Badan Legislasi DPRD Palembang Nurhilyah mengatakan, pihaknya mendukung Perda yang akan diterapkan. Dengan adanya Perda tersebut dapat meningkatan PAD dari sektor pajak restoran.

Di dalam Perda, setiap pedagang yang menghasilkan omzet di atas Rp 100 ribu, akan dikenakan pajak 10 persen. Pihaknya menilai, hal tersebut jangan sampai memberatkan pedagang yang penghasilannya kecil, sehingga semakin memberatkan pedagang.

Berdasarkan keterangan BPPD, banyak pedagang yang melaporkan omzet tidak jujur. Padahal omzet yang dihasilkan pedagang setiap harinya cukup besar. Oleh karena itu dirinya meminta kepada BPPD untuk melakukan survei secara langsung sehingga tidak ada pedagang yang diberatkan.

“Jika ada pedagang yang tidak jujur dalam melaporkan omzetnya, maka mari secara bersama-sama melakukan survei ke lapangan sehingga tidak ada pedagang yang melakukan kebohongan dan sebagainya,” pungkasnya. (korankito.com/raya/fran)

AN