Nama Kelurahan dan Kecamatan Harus Gunakan Huruf

Walikota Palembang Harnojoyo. Foto/Ist

Palembang – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menyampaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penataan nama kecamatan dan kelurahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang, Selasa (6/6). Pasalnya berdasarkan keputusan peraturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, nama kecamatan dan kelurahan mesti diubah dari angka menjadi huruf

Walikota Palembang Harnojoyo didampingi Kabag Humas Pemkot Palembang Rudiantoro mengatakan, berdasarkan aturan Mendagri, raperda penataan nama kelurahan dan kecamatan ini diajukan agar dibahas dan dapat diterapkan selanjutnya.

“Berdasarkan penyesuaian itu, maka nama kecamatan dan kelurahan yang menggunakan angka, seperti Kelurahan Ilir Barat II, akan diubah menjadi Kelurahan Ilir Barat Dua, atau pun jika itu nama kecamatan misalnya Ilir Timur 3, maka angka 3 itu diganti menjadi tiga,” katanya.

Ia menjelaskan nama wilayah yang banyak menggunakan angka adalah di wilayah kelurahan. Kedepannya, nantinya dengan disetujui raperda penataan nama kelurahan dan kecamatan itu, maka nama wilayah seluruhnya di Palembang harus ditulis dengan huruf.

“Karena itu dari kementerian, meskipun ini harus diterapkan, tetap menunggu persetujuan dewan dulu,” ujarnya.

Selain itu, Harnojoyo juga menyampaikan tujuh raperda yang diantaranya penataan nama kecamatan dan kelurahan. Hal ini guna memenuhi ketentuan pasal 61 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Walikota Palembang sampaikan Raperda No. 930/000290/XI tentang penyampaian tujuh Raperda Kota Palembang.

“Enam diantaranya tentang pajak daerah, perubahan peraturan daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Retribusi ijin usaha perikanan. Dokumen lingkungan hidup dan ijin lingkungan. Retribusi pelayanan tera dan tera ulang. Perubahan atas peraturan daerah Kota Palembang Nomor 28 Tahun 2011 tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah. Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,” terangnya.

Harnojoyo pun berharap tujuh raperda Kota Palembang segera dapat di setujui DPRD Kota Palembang agar dapat diterapkan kepada masyarakat. “Semoga anggota DPRD Kota Palembang dapat sependapat dengan kami, agar segera diterapkan kepada masyarakat Kota Palembang,” pungkasnya. (korankito.com/raya/amel)