2.958 Pegawai Non PNSD Akan di Daftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Asisten III Bidang Administrasi Setda Kota Palembang Agus Kelana. Foto/Raya

Palembang – Asisten III Bidang Administrasi Setda Kota Palembang Agus Kelana mengungkapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan mengupayakan asuransi jaminan ketenagakerjaan bagi pegawan non PNSD di lingkungan Pemkot Palembang. Agus mengatakan asuransi ini akan dibayarkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P).

“Ini merupakan bentuk perhatian Walikota Palembang untuk mensejahterakan pegawainya,” ungkapnya, Selasa (7/6).

Ia menjelaskan untuk memuluskan rencana tersebut, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Untuk tahap awal ini Pemkot hanya akan memberikan asuransi jaminan untuk kematian dan kecelakaan kerja saja.

“Kita sedang upayakan anggarannya, kemungkinan yang bayar nanti Pemkot. Perminya Rp 13 ribu/bulan untuk pegawainya, nanti akan dipelajari kembali di APBD perubahan,” jelasnya.

Meskipun pengajuan asuransi jaminan kesehatan ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, namun ini merupakan bentuk penyesuaian dari Peraturan Undang-Undang dan juga Perwali Nomor 121 A/kpts/Disnaker/2017 yakni tentang pelaksanaan jaminan ketenagakerjaan. “Untuk tahap awal ini dua itu saja dulu,” terangnya.

Diketahui, jumlah non PNS yang ada di Palembang saat ini berjumlah 2.958. Jadi anggaran yang bakal dikeluarkan perbulannya sebesar Rp 38,6 juta.

“Peserta rapat sudah sepakat di APBD perubahan, pembahasannya di bulan September nanti. Mudah-mudahan jadi pembahasannya setelah itu langsung kita terapkan,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Syarat Kerja Disnaker Kota Palembang, Fahmi Fadilah menambahkan, jaminan ketenagakerjaan ini baru Palembang saja yang melakukan penerapan untuk non PNS. “Untuk Sumatera Selatan, baru Palembang saja yang melaksanakan kebijakan ini,” tutupnya. (korankito.com/raya/amel)/