Pertamina EP Asset 2 Pendopo MoU Dengan Kejaksan

Suasana kegiatan MoU antara PT. Pertamina EP Asset 2 Pendopo dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Kejari Kota Lubuklinggau di Hotel Arista Palembang. Foto/Ist

PALI – Sebagai perusahaan negara pengelola minyak dan gas (Migas) yang mencakup di lima kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan  PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Field tentunya memiliki aset yang cukup luas . Hal tersebut membuat  PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Field tidak bisa terhindar dari berbagai macam gangguan, ilegal tapping dan masalah sosial lainnya seperti pengklaiman lahan dan penggunaan aset perusahaan tanpa izin.

Hal itu juga yang membuat Pertamina Pendopo Field harus ekstra keras untuk menyelesaikan permasalahan itu agar target bisa tercapai dan masalah sosial tidak meluas. Karena itu guna menekan meluasnya permasalahan yang dapat muncul, PT Pertamina Pendopo Field melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan focus Group Discussion bersama kejaksaan negeri (Kejari) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Kejari Kota Lubuklinggau, pada Kamis (1/6).

Telah diketahui, bahwa saat ini telah banyak lahan perusahaan dan aset Pertamina telah digunakan masyarakat, seperti telah berdirinya bangunan tempat tinggal dan ada sebagian digunakan sebagai lahan perkebunan atau pertanian yang digunakan warga tanpa izin, baik di Kabupaten PALI maupun kabupaten lainnya diwilayah kerja Pertamina Pendopo Field.

Untuk itu, diperlukan keterlibatan stake holder khususnya dari kejaksaan untuk memberikan pendampingan dan mendukung upaya perusahaan dalam menjaga aset-aset barang milik negara yang dikelola perusahaan.

Heri Aminanto Field Manager (FM) PT Pertamina Pendopo Field didampingi Sigit Dwi Aryono selaku Asset 2 Legal And Relation Manager serta R Ferry Prasetyo Wibowo selaku Legal And Relation ast Manager Pertamina Pendopo mengatakan bahwa peran serta stakeholder terutama pihak kejaksaan sangatlah penting guna memberikan dukungan serta memberikan pendampingan hukum terhadap segala permasalahan yang muncul akibat kegiatan operasional perusahaan.

“Inti kita lakukan penandatanganan MoU dengan kejaksaan yaitu langkah awal mensosialisasikan hukum kepada masyarakat,” ungkap Heri Aminanto melalui R Ferry Prasetyo Wibowo, Senin (5/6).

Menyikapi telah banyaknya aset Pertamina yang digunakan warga, Ferry mengatakan nantinya pihak Pertamina akan menyerahkan solusi penyelesaiannya kepada kejaksaan.

“Sepenuhnya kita serahkan ke kejaksaan sebagai pendamping hukum negara, untuk menyelesaikan segala permasalahan sosial agar kami tidak menyalahi,” tukasnya.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten PALI Yunitha Aripin didampingi Kepala Kejari Kota Lubuklinggau, Zairida  menyambut baik dan mengapresiasi sikap Pertamina Pendopo Field.

“Kejaksaan tidak akan tinggal diam dan sangat mendukung kegiatan percepatan peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Apapun yang dibutuhkan pihak perusahaan baik itu bentuk dukungan maupun pendampingan hukum, kejaksaan akan siap membantu.Dengan ditandatanganinya MoU ini mudah-mudahan menjadi landasan kejaksaan dalam pendampingan hukum untuk peningkatan produksi Migas maupun menyelamatkan aset milik negara yang dikelola Pertamina,” bebernya kepada sejumlah media. (korankito.com/cr1/amel)