Presiden Ingin Pilih Rektor, Tuai Kritikan

Rektor Unsri Anis. foto/Ejak

Palembang – Munculnya wacana kebijakan baru Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, untuk memilih sendiri rektor perguruan tinggi negeri (PTN) menuai kritik dari beberapa rektor di Palembang.

Seperti yang diungkapkan Rektor Universitas Sriwijaya (Unsri) Anis Saggaff. Menurutnya, sistem pemilihan rektor yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini bukanlah kebijakan yang baru, melainkan kembali mengulang pada kebijakan yang dulu pernah ada sebelumnya dimasa reformasi.

Sebelum 2005, lanjut Anis, pemilihan rektor dilakukan oleh perguruan tinggi melalui senat universitas yang memilih tiga orang kandidat yang akan diajukan kepada menteri. Kemudian, menteri akan memilih satu orang yang akan dilantik menjadi rektor.

“Pada 2005 lalu, pemilihan rektor pada dasarnya sudah dipilih oleh presiden dan ditandatangani oleh presiden. Namun, biasanya kebijakan ini diwakilkan melalui menteri,” tuturnya, Jumat (2/6).

Diakuinya, sampai saat ini pihaknya belum mengerti secara pasti bagaimana sistem yang akan diterapkan oleh presiden. “Apakah akan memilih secara langsung para rektor ataukah lain sebagainya. Namun, jika presiden langsung yang pilih, apakah tidak terlalu repot,” tanyanya.

Menurutnya, saat ini PTN masih steril dengan kegiatan politik. “Kalau tujuan presiden menerapkan kebijakan baru untuk merubah pendidikan menjadi lebih baik lagi dan memiliki power, tentu ini akan sangat baik sekali dan akan diapresiasikan,” katanya.

Sementara itu, Dewan Pendidikan Sumatera Selatan (Sumsel) Muhammad Sirozi mengatakan, adanya wacana yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut tidak perlu direspon secara serius. “Setiap kebijakan pasti ada kelebihan dan kekurangannya, sebaiknya kita tunggu bagaimana kelanjutan dari wacana tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, meskipun wacana tersebut diterapkan, tentu akan ada berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. “Karena jika dikaitkan dengan otonomi PTN maka akan kurang baik bagi PTN yang diharapkan memiliki independensi dan kebebasan akademik,” tukasnya. (korankito.com/ejak/depe).