Bisa Dipercaya

Disdik Janjikan Pencairan Gaji Guru Honda SMA/SMK Akhir Mei

Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo. foto/eja.

Palembang – Gaji guru honda sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) yang sempat mandek selama lima bulan pascaperalihan, akhirnya telah menemukan jalan keluar. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumatera Selatan (Sumsel) Widodo menjanjikan akan membayar gaji guru dan tenaga kependidikan (GTK) honor daerah (honda) pada akhir Mei ini.

Widodo mengatakan, berdasarkan data awal Dinas Pendidikan Sumsel ada 705 guru honda SMA/SMK dimana setelah diverifikasi hanya 682 GTK honda saja yang memenuhi persyaratan akan dicairkan gajinya dari sembilan kabupaten/kota. Dengan perincian Lahat ada 40 orang guru dan 20 pegawai tata usaha (TU), Prabumulih ada 59 guru dan sembilan pegawai TU, Pali ada 56 guru dan 46 pegawai TU.

Berita Sejenis
1 daripada 3

Kemudian di Palembang ada enam guru dan tiga pegawai TU, di Musibanyuasin ada 53 guru dan 130 pegawai TU, Banyuasin 58 guru dan 10 pegawai TU, Musi Rawas ada 60 guru dan 10 pegawai TU. Lalu di Musi Rawas Utara ada 78 guru dan lima pegawai TU, sedangkan di OKU Timur ada 15 guru dan 21 pegawai TU.

“Akhir Mei nanti ada 682 GTK yang akan dicairkan gajinya yang sempat mandek selama lima bulan akibat terkendala administrasi pascaperalihan,” ujarnya saat menggelar konferensi pers bersama awak media, Selasa (23/5) petang.

Menurutnya, selama verifikasi pihaknya banyak menemukan adanya guru honor SMA/SMK yang fiktif dan tidak memenuhi persyaratan untuk dicairkan gajinya, serta pihaknya juga menemukan ada guru honor yang tidak linier dari latar belakang pendidikan. “Contohnya di Muaraenim didata awal ada 10 guru honor SMA/SMK yang ada Surat Keputusan (SK) bupati, tetapi setelah kami kroscek tidak ada guru-nya yang ada hanya SK saja,” ungkapnya.

Dijelaskannya bagi GTK yang diangkat oleh sekolah dan tidak memiliki SK kepala daerah, pihaknya akan menegaskan kepada pihak sekolah untuk membayar gaji guru honor tersebut menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan program sekolah gratis (PSG).

“Melalui dua sumber dana tersebut memang sudah dianggarkan pembayaran gajinya, namun memang tidak terlalu besar. Jadi ini tidak bertentangan dengan aturan, kami harap sekolah tetap mencairkan gaji GTK honor sekolah masing-masing,” tegasnya.

Selain itu terkait adanya isu akan ada ancaman eksodus guru SMA/SMK ke SMP, Widodo membantah hal tersebut. Menurutnya hal tersebut tidak benar.

“Kalau hanya satu atau dua guru saja yang pindah itu tidak bisa dikatakan eksodus. Bahkan wajar saja kalau ada yang mutasi, sedangkan guru saja bisa jadi pejabat apalagi kalau hanya mutasi,” paparnya. (korankito.com/eja/amel)