Bisa Dipercaya

UIN Raden Fatah Tolak Ideologi Khilafah

suasana konferensi pers

Palembang – Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang menolak dan menyatakan ideologi khilafah telah terbukti gagal.

Hal ini diungkapkan Rektor UIN Raden Fatah Palembang saat menggelar konferensi pers bersama awak media di ruang rapat lantai dua gedung rektorat UIN Raden Fatah Palembang, Rabu (15/5). Merespon perkembangan dinamika sosial politik  dan keagamaan yang menurut beberapa pengamat menyerempet bahaya, karena itu sebagai pusat perguruan tinggi yang turut membentuk peradaban dan pencetak pemimpib bangsa, maka UIN Raden Fatah Palembang bertanggung jawab kepada masyarakat untuk memahami dan bereaksi terhadap isu-isu gerakan dan pernyataan yang muncul di kehidupan bermasyarakat.

“Kampus tidak boleh hanya nyaman di menara gading saja, harus turun ke masyarakat untuk mendorongnya secara positif yang relevan dengan bangsa dan negara,” ujarnya.

Dikatakannya, pada tanggal 9 Mei lalu, seluruh ketua dewan mahasiswa​ di UIN Raden Fatah sudah menyampaikan deklarasi menolak ideologi khilafah. Ada delapan poin yang menjadi bahasan utama pihaknya.

Atas nama seluruh nama civitas UIN Raden Fatah, Sirozi memyampaikan delapan poin deklarasi menolak ideologi khilafah tersebut. Yakni, pertama bahwa UIN harus berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan aman damai dan sejahtera. Kedua bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 45, Negara Kemerdekaan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika adalah empat pilar negara yang bersifat final dan konstitusional yang harus diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga dalam setiap upaya dalam mengubah menggantikan keempat pilar tersebut adalah ahistoris, ilegal dan inkonstitusional serta bertentangan dengan cita-cita para pendiri negara (The Founding Father). Keempat semua ide, konsep, kegiatan, gerakan dan ideologi yang bertentangan dengan empat pilar tersebut seperti radikalisme, ekstremisme, terorisme dan isme-isme lainnya adalah musuh bersama.

Lalu yang kelima seluruh anggota sivitas harus mendukung segala upaya pemerintah untuj mencegah berkembangnya isme-isme yang dapat mengancam negara termasuk ideologi khilafah. Keenam bahwa ideologi khilafah itu bertentangan dengab empat pilar negara.

Kemudian ketujuh, seluruh anggota sivitas tidak akan memberikan sedikit pun ruang perkembangan ideologi tersebut. Delapan, seluruh civitas akan terus mendorong dan memfasilitasi berkembangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai islam yang berorientasi pada islam yang menyejahterakan seluruh alam.

Menurutnya, deklarasi ini ada dua kebutuhan yakni kebutuhan internal dan eksternal. Secara garis besar pihaknya punya 19 ribuan mahasiswa dengan berbagai latar belakang pendidikan dan kehidupan tersebar di 32 prodi umum dan keagamaan dan mereka ini hidup di tengah-tengah masyarakat dan berinteraksi secara aktif. Sehingga pihaknya punya tanggung jawab untuk memberi arahan.

“Kalau ditemukan adanya paham radikal, maka pihaknya akan membina oknum tersebut dengan sanksi akademik, baik dosen, karyawan maupun mahasiswa. Kalau memang sudah keterlaluan maka akan diserahkan tindaklanjutnya kepada yang berwajib,” tegasnya.(korankito.com/eja/mbam)

Berita Sejenis
1 daripada 5