H Yusnin Lantik Majelis TP-TGR Kabupaten MUBA

Pj Bupati Muba H Yusnin saat menandatangani nota kesepahaman antara Inspektorat Daerah Kabupaten Muba dengan Kejaksaan Negeri Muba, serta pelantikan anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Muba Tahun 2017, di Aula Wisma Atlet Sekayu, kamis (18/5). foto/heri

MUBA-Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar sosialisasi Tim Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Muba, dan penandatanganan nota kesepahaman antara Inspektorat Daerah Kabupaten Muba dengan Kejaksaan Negeri Muba, serta pelantikan anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Muba Tahun 2017, di Aula Wisma Atlet Sekayu, kamis (18/5).

Pj Bupati Muba H Yusnin yang membuka langsung rangkaian acara tersebut mengungkapan, Pemkab Muba menyambut baik kegiatan sosialisasi TP4D dan penandatanganan nota kesepahaman antara Inspektorat Daerah Kabupaten Muba dengan Kejaksaan Negeri Muba.

“Kegiatan ini selain untuk mendorong pelaksanaan pemerintahan yang bersih, aman dan terhindar dari masalah hukum, juga sebagai sarana strategis untuk memperkuat jalinan koordinasi yang strategis antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kejaksaan Negeri Muba,” ujarnya.

Lebih lanjut H Yusnin mengatakan, kehadiran TP4D untuk menjawab keraguan/kekhawatiran para pejabat di lingkup pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan program pembangunan, karena selama ini muncul kekhawatiran dari pejabat akan terjebak dalam persoalan hukum.

Sementara Pj Bupati Muba. H Yusnin yang juga melantik Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Muba, mengungkapkan pembentukan TP-TGR merupakan salah satu wadah internal pemerintah daerah untuk menyelesaikan temuan-temuan aparat pengawas fungsional seperti BPK, BPKP dan  Inspektorat yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan bendahara maupun pihak ketiga yang melakukan perbuatan merugikan keuangan dan barang daerah.

“Kepada para pejabat yang telah dilantik, kami berpesan bahwa jabatan yang diamanahkan bukanlah jabatan yang ringan dan mudah, kemampunan, kompetensi serta kewenanganlah yang mendasari keputusan ini. Karena yang diperiksa nantinya adalah teman sendiri sehingga berpotensi terjadinya konflik kepentingan, untuk itu harus mampu menjalankan tugas secara profesional,” tandas Yusnin.

Pada kesempatan yang sama Inspektur Kabupaten Muba Drs H R E Aidil Fitri menuturkan penandatangan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Kesempatan ini bertujuan untuk menangani secara bersama penyelesaian masalah dibidang perdata dan tata usaha negara,” ungkap Aidil Fitri.

Adapun pembentukan Majelis TP-TGR yang dilantik oleh Pj Bupati Muba, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muba Nomor 314/KPTS-ITDA/2017. Dengan Susunan keanggotaan Majelis TP-TGR yakni, ketuai oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi, wakil ketua Inspektur Kabupaten Muba Drs H R E Aidil Fitri, sekretaris Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ir H Hendriadi, dengan anggota Asisten Bidang pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Muba Ir H Rusli SP MM, Asisten Bidang Administrasi Umum H Ibnu Saad Ssos MSi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Muba Sunaryo SSTP MM, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Muba, Dicky Meiriando SSTP MH.

Untuk penandatanganan nota kesepahaman antara Inspektorat Daerah Kabupaten Muba dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Muba, tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara ditandanganani oleh, Inspektur Kabupaten Muba Drs H R E Aidil Fitri dan Kajari Muba Maskur SH MH.(korankito.com/heri/mbam)