Pembangunan Hotel Ibis Terus Berlanjut, Komisi III Minta Walikota Segera Bertindak

Ketua Komisi III Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang Firmansyah Hadi (kiri-red). foto/raya

Palembang – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang Firmansyah Hadi menjelaskan keputusan untuk melakukan penyetopan pembangunan Hotel Ibis milik Thamrin Grup  yang berada di Jalan Letkol Iskandar Kecamatan Ilir Timur (IT) I Palembang merupakan wewenang Walikota Palembang. Namun hingga saat ini belum ada tindakan apapun yang dilakukan, padahal pembangunan hotel tersebut jelas sudah menyalahi aturan dan tidak sesuai perizinan yang diajukan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang sehingga berdampak buruk pada Fasilitas Umum (fasum) dan lingkungan sekitar.

“Yang diinginkan Walikota kita ini harusnya lebih cepat mengambil tindakan, kalau perlu turun langsung mengecek di lapangan. Kalau upaya dari Komisi III sendiri sudah kita lakukan,” ungkapnya saat diwawancarai di ruangannya kantor DPRD Kota Palembang, Selasa (16/5).

Sejauh ini lanjut Firman pihaknya sudah melakukan rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dimana rapat ini merupakan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk kembali meninjau ulang perizinan yang dilakukan hotel ini dengan membentuk tim khusus dari pihak independen.

“Dinas terkait ini sudah menjalankan, PU sudah menunjuk pihak independen, yakni ATAKI yang merupakan lembaga konstruksi yang independen. Nanti akan dilihat hasil dari penyelidikan pihak independen ini. Mereka lapor ke PU dan PU akan langsung lapor ke dewan nanti baru bisa kita tetapkan masalahnya ada dimana saja. Untuk lebih konkrit mengenai targetnya ya kita minta secepatnya,” tuturnya.

Ditambahkan Firman kunci permasalahan ini sebenarnya ada di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang tidak kembali menindak lanjuti usai mengeluarkan izin. “Sudah mengeluarkan izin tidak ada tindak lanjut lagi kelapangan, sudah izin keluar ya sudah. Kalau pengawasan tetap dilakukan dalam konstruksi, pasti tidak ada kejadian seperti ini, UPTD ini tidak kerja,” tegasnya.

Sementara itu Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan hal ini akan menjadi perhatiannya dan segera dirapatkan. Dari hasil rapat nanti akan dilihat jika memang diperlukan untuk peninjauan ke lapangan maka hal itu akan segera dilakukan.

“Kalau memang perlu ditinjau kelapangan, akan kita lakukan,” katanya singkat. (korankito.com/raya/amel)